Profil 4 Menteri dan 1 Wamen yang Dilantik Prabowo di Reshuffle Kali Ini, Termasuk Menteri Keuangan

SERAMBINEWS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru dalam perombakan Kabinet Merah Putih.

Pelantikan ini berlangsung di Istana, Jakarta, pada Senin (8/9/2025) sore. 

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebutkan bahwa perombakan ini didasarkan pada masukan dan evaluasi berkelanjutan dari Presiden Prabowo.

"Atas berbagai perkembangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian," kata Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin.

Selain melantik nama-nama baru, keputusan ini juga mengganti beberapa pejabat lama, termasuk menteri yang belum diumumkan penggantinya.

Salah satu yang paling disorot adalah dilantiknya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Sebelum menjabat menteri, Purbaya dikenal sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selain itu, posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) kini dijabat oleh Mukhtarudin, yang sebelumnya merupakan anggota DPR dari Fraksi Golkar. Ia menggantikan Abdul Kadir Karding. 

Sementara itu, Ferry Juliantono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi, dilantik menjadi Menteri Koperasi, menggantikan Budi Arie Setiadi.

Pemerintahan juga memiliki kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah, yang dipimpin oleh Irfan Yusuf.

Baca juga: Gantikan Sri Mulyani, Ini Riwayat Pendidikan dan Karier Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua LPS Jadi Menkeu

Sebelumnya, Irfan menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umrah.

Bersamaan dengan itu, Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Selain nama-nama tersebut, ada dua menteri lain yang juga masuk dalam daftar reshuffle kali ini.

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Namun sosok pengganti mereka belum diumumkan dalam acara pelantikan hari ini.

Profil menteri yang baru saja dilantik

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut profil dan rekam jejak karier para menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menggantikan sejumlah menteri yang kena reshuffle kabinet kali ini. 

1. Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan yang baru, menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Pelantikan Yudhi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Sosok Purbaya Yudhi Sadewa sebenarnya tidak begitu asing karena telah lama dikenal di jajaran pemerintahan.

Ia pernah diposisikan sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di beberapa kementerian, hingga terakhir sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.

Dilansir dari Kompas.com, Senin (8/9/2025), Yudhi lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964. 

Ia memulai perjalanan pendidikannya dengan meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Setelah itu, Yudhi melanjutkan studi di Amerika Serikat, tepatnya di Purdue University, di mana ia berhasil memperoleh gelar MSc dan Ph.D dalam bidang Ilmu Ekonomi.

Karier profesionanya dimulai sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA pada 1989 hingga 1994.

Setelah itu, ia beralih ke dunia riset ekonomi dan menjadi Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005).

Baca juga: Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru Gantikan Sri Mulyani, Ini Rekam Jejak Kariernya

Pengalamannya semakin matang dengan berbagai posisi strategis, termasuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).

Ia juga pernah menjabat sebagai komisaris di holding BUMN pertambangan, PT Inalum (Persero).

Sementara karier Yudhi di lingkungan pemerintahan dimulai pada 2010. Berikut ringkasannya:

• Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010–2014)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2010–2014)
• Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015–September 2015)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015–Juli 2016)
• Anggota Indonesia Economic Forum (2015–sekarang)
• Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus “Pokja IV”, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016–sekarang)
• Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016–sekarang)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016–Mei 2018)
• Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018–September 2020)
• Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 dan resmi menjabat mulai 3 September 2020 hingga saat ini.

2. Mukhtarudin

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) merangkap Kepala BP2MI. 

Ia menggantikan posisi sebelumnya yang dijabat oleh Abdul Kadir Karding.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Dilansir dari Kompas.com, Senin (8/9/2025), Mukhtarudin merupakan lulusan Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 1988.

Pria kelahiran Pangkalan Bun, 6 September 1964 ini dikenal sebagai politikus senior dari Partai Golkar. 

Mukhtarudin tercatat sebagai anggota Komisi XII DPR RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah.

Namun, ini bukan kali pertama ia duduk di kursi parlemen.

Baca juga: Prabowo Reshuffle Kabinet: Lima Menteri Diganti, Kementerian Haji dan Umrah Dibentuk

Sebelumnya, Mukhtarudin sudah dua kali menjadi wakil rakyat, yaitu pada periode 2004-2009 dan 2019-2024.

Karier politiknya dimulai dari tingkat daerah.

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Golkar Kobar pada 2003-2008.

Berkat dedikasinya, ia kemudian dipercaya menduduki beberapa posisi strategis di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, seperti Wakil Koordinator Provinsi Kalteng Bappilu, Wakil Ketua Korbid Penanganan Pemilu Jawa dan Kalimantan, hingga Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial.

Di luar dunia politik, Mukhtarudin juga dikenal sebagai pengusaha swasta.

Ia juga memiliki rekam jejak di sektor publik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dari tahun 1990 hingga 2002. 

Di sana, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat.

Selain itu, ia pernah menjadi staf pengajar di STIE Nusantara.

Berikut riwayat organisasi Mukhtarudin bersama Golkar dikutip dari laman resmi DPR RI:

• DPP Partai Golkar, sebagai Ketua Bidang Penanganan Bencana Alam dan Sosial. Tahun: 2019 - 2024
• DPP Partai Golkar, sebagai Koordinator Wilayah Kalteng Bapilu. Tahun: 2019 - 2024
• DPP Partai Golkar, sebagai Wakil Ketua Korbid Penanganan Pemilu Jawa dan Kalimantan. Tahun: 2018 -
• DPP Partai Golkar, sebagai Anggota Dep.PP Wilayah Kalimantan. Tahun: 2009 - 2014
• DPP Partai Golkar, sebagai Wakil Koordinator Propinsi Kalteng Bappilu. Tahun: 2008 -
• DPP Partai Golkar, sebagai Wakil Ketua Sub Evaluasi Dan Perencanaan Bappilu . Tahun: 2008 -
• DPP Partai Golkar, sebagai Wakil Ketua Pokja Kehutanan Dan Lingkungan Hidup. Tahun: 2005 - 2009
• DPD II Golkar Kobar, sebagai Wakil Ketua. Tahun: 2003 - 2008
• BPC Gapensi Kobar, sebagai Anggota. Tahun: 2003 - 2007
• Mpi KNPI Kobar, sebagai Wakil Ketua. Tahun: 2002 - 2005
• Ampg KOBAR, sebagai Ketua PD II. Tahun: 2002 - 2004
• DPD AMPI Kalteng, sebagai Wakil Ketua . Tahun: 1998 - 1999
• DPD KNPI Kobar, sebagai Wakil Ketua. Tahun: 1993 - 2002
• DPD Partai Golkar, sebagai Wakil Sekretaris LPK. Tahun: -
• DPD II Partai Golkar Kobar Kalteng, sebagai Wanhat. Tahun: -
• DPD AMPI Kalteng, sebagai Wanhat. 

3. Ferry Juliantono

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi (Menkop).

Pelantikan Ferry berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Jabatan ini menandai babak baru dalam perjalanan karier Ferry yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi mendampingi Budi Arie Setiadi.

Nama Ferry Juliantono sebenarnya bukanlah sosok asing di dunia politik maupun koperasi.

Dilansir dari Kompas.com, Senin (8/9/2025), pria kelahiran Jakarta pada 27 Juli 1967 ini dikenal sebagai kader senior Partai Gerindra dan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP partai tersebut.

Karier politiknya dimulai pada 2010 saat ia bergabung dengan Partai Demokrat, namun perannya semakin menguat setelah ia bergabung dengan Gerindra.

Selain aktif di kancah politik, Ferry juga dikenal sebagai seorang pegiat koperasi yang telah lama berjuang untuk rakyat kecil. Ia kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan diabadikan dalam buku “Apa dan Siapa 100 Orang Koperasi Indonesia” sebagai salah satu tokoh penting gerakan koperasi nasional.

Berbagai jabatan strategis pernah ia emban, mulai dari Sekretaris Dewan Pembina Induk KUD (Inkud) hingga Ketua Dekopinwil DKI Jakarta.

Keterlibatannya dalam dunia koperasi tidak lepas dari perhatiannya terhadap nasib petani, nelayan, dan buruh.

Ia dikenal sebagai aktivis yang sering turun langsung dalam berbagai aksi demonstrasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Baca juga: Presiden Prabowo Rombak Kabinet, 5 Menteri Bakal Diganti Sore Ini, Siapa Saja?

Bagi Ferry, koperasi adalah wadah perjuangan sekaligus instrumen ekonomi yang dapat memberikan kekuatan baru bagi masyarakat.

Dari sisi akademis, Ferry memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang ekonomi dan politik.

Ia meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad) pada 1993. 

Ia kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad, dengan fokus pada Ekonomi Politik Internasional pada tahun 2006.

4. Irfan Yusuf

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Moch Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).

Pelantikan ini bersejarah karena Gus Irfan menjadi menteri pertama yang memimpin kementerian baru tersebut, yang dibentuk setelah DPR dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sebelum dilantik, Gus Irfan adalah Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang kini berubah nomenklatur menjadi kementerian.

Dikutip dari Tribunnews.com, Senin (8/9/2025), Gus Irfan, yang lahir di Jombang pada 24 Juni 1962, merupakan salah satu ulama terkemuka di Jawa Timur.

Ia adalah putra dari KH Yusuf Hasyim dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari, yang menjadikannya bagian dari keluarga besar NU yang sangat berpengaruh.

Ia menempuh pendidikan dasar di Jombang dan menyelesaikan SMPP (sekarang SMAN 2) pada 1981.

Kemudian, ia melanjutkan studinya di Universitas Brawijaya, Malang, di mana ia meraih gelar sarjana pada 1985 dan melanjutkan studi magisternya di universitas yang sama.

Sejak 1989, Gus Irfan telah memegang peran penting di Pondok Pesantren Tebuireng sebagai Sekretaris Umum.

Selain itu, ia juga memimpin Pesantren Al-Farros sejak 2006.

Pengalamannya tidak terbatas pada dunia pendidikan agama.

Gus Irfan juga aktif dalam bidang ekonomi NU dan menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU).

Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR Tebuireng selama dua dekade, dari 1996 hingga 2016.

Di kancah politik, Gus Irfan adalah politikus senior Partai Gerindra.

Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Keagamaan dan Ketua Umum Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA), salah satu sayap partai.

Pada Pileg 2024, ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029, namun kini ia mengemban tugas baru sebagai Menteri Haji dan Umrah.

5. Dahnil Anzar Simanjuntak

Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).

Posisi ini menandai babak baru dalam perjalanan karier Dahnil, yang sebelumnya lebih dikenal sebagai juru bicara dan tokoh politik Partai Gerindra.

Dikutip dari Kompas.com, Senin (8/9/2025), Dahnil lahir di Langkat, Sumatera Utara, pada 10 April 1982.

Meskipun kini dikenal sebagai politikus, perjalanannya dimulai dari dunia akademik dan organisasi masyarakat Islam.

Setelah menghabiskan masa kecilnya di Kuala Simpang, Aceh, Dahnil melanjutkan pendidikan di Jakarta dan meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Akuntansi Publik dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.

Kecintaannya pada kebijakan publik membawanya melanjutkan studi ke Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia, dengan fokus pada desentralisasi keuangan pusat dan daerah.

Sembari menempuh S2, ia mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang dan kemudian menjadi Dosen Pegawai Negeri Sipil di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Titik balik karier publiknya terjadi pada 2014, ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.

Kemenangan ini membawanya ke ranah yang lebih luas, termasuk sebagai Presiden Religion for Peace Asia and Pacific Youth Interfaith Network (RfP-APYIN), di mana ia menjadi juru bicara penting untuk isu perdamaian antaragama.

Momentum besar dalam karier politik Dahnil tiba pada 2018.

Ia dipercaya sebagai Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.

Keputusan ini membuatnya harus meninggalkan karier akademiknya.

Tak lama setelahnya, ia resmi bergabung dengan Partai Gerindra dan menjadi juru bicara utama Prabowo Subianto.

Ketika Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan, Dahnil dipercaya untuk menduduki posisi Staf Khusus Kementerian Pertahanan.

Dalam perannya, ia bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi publik, sosial ekonomi, dan membangun hubungan antarlembaga.

Kini, dengan jabatan barunya sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak akan mengemban tugas baru di sektor pelayanan publik haji dan umrah.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI