Presiden dan PM Nepal Mundur di Tengah Demonstrasi, Apa Dampaknya?

SERAMBINEWS.COM - Kerusuhan besar melanda Nepal. Ribuan massa, didominasi oleh Generasi Z, turun ke jalan dalam aksi protes yang berujung pada pengunduran diri dua pejabat tertinggi negara.

Pada Selasa (9/9/2025), Presiden Nepal Ram Chandra Poudel dan Perdana Menteri KP Sharma Oli secara resmi mundur dari jabatannya.

Keputusan mengejutkan ini diambil di tengah demonstrasi yang memanas sejak Jumat (5/9/2025).

Pemicunya adalah kebijakan pemerintah yang memblokir 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, dan X.

Namun, aksi protes ini dengan cepat melebar menjadi tuntutan yang lebih besar: reformasi menyeluruh terhadap kepemimpinan dan berakhirnya korupsi.

Kini, kursi kekuasaan di Nepal kosong.

Kekacauan yang terjadi telah menyebabkan 22 korban tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya di tengah kekosongan kekuasaan ini?

Baca juga: Situasi Makin Gawat! Para Menteri Nepal Dievakuasi dengan Helikopter

Dampak kekosongan kekuasaan bagi Nepal

Dengan mundurnya presiden dan perdana menteri, kekosongan kekuasaan kini menjadi perhatian utama. 

Meski muncul spekulasi bahwa militer akan mengambil alih, konstitusi Nepal sebenarnya telah mengatur mekanisme penyelesaian krisis ini.

Menurut NDTV yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (10/9/2025), berikut nasib Nepal selanjutnya tanpa dua pejabat penting tersebut:

1. Jika kursi perdana menteri kosong

Berdasarkan konstitusi di Nepal, jabatan perdana menteri bisa kosong jika terjadi beberapa hal berikut ini:

• Perdana menteri mengajukan pengunduran diri secara tertulis
• Mosi tidak percaya tidak diloloskan atau mosi tidak percaya diloloskan
• Perdana menteri berhenti menjadi anggota DPR
• Perdana menteri meninggal.

Apabila jabatan perdana menteri kosong, berdasarkan ayat (1), maka dewan menteri yang sama akan tetap menjalankan tugasnya sampai dewan menteri lainnya dibentuk.

Baca juga: Nepal Bergolak! Rumah Menteri Dijarah, Gedung Pemerintahan hingga Istana Dibakar

2. Jika kursi presiden kosong

Mengacu konstitusi Nepal, jabatan presiden dapat kosong jika terjadi hal-hal tersebut:

• Presiden mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada wakil presiden
• Ada usulan pemakzulan terhadap presiden
• Masa jabatan presiden berakhir
• Presiden meninggal dunia.

Baca juga: Update Demo Gen Z di Nepal: 22 Orang Tewas, 900 Tahanan Kabur Usai Penjara Diserbu

Jika kondisi itu terjadi, konstitusi menyatakan bahwa fungsi yang akan dilakukan oleh presiden selanjutnya akan dilimpahkan ke wakil presiden.

Pengunduran diri presiden dan perdana menteri Nepal dalam krisis politik telah mengalihkan fokus ke parlemen dan partai politik untuk membentuk pemerintahan baru.

Kebangkitan Balendra Shah (Balen)

Mundurnya presiden dan perdana menteri telah memicu gejolak politik besar di Nepal.

Kini, fokus utama beralih ke parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

Dengan 275 anggota, parlemen membutuhkan 138 kursi untuk mencapai mayoritas.

Partai oposisi seperti Kongres Nepal dan Pusat Maois berpotensi mengajukan klaim.

Namun, perpecahan internal di antara mereka bisa memperumit situasi. Di sisi lain,

Partai Rastriya Swatantra (RSP), yang didukung oleh kaum muda, mungkin saja muncul sebagai kekuatan baru.

Di tengah ketidakpastian ini, semua mata tertuju pada Balendra Shah atau Balen.

Menurut Times of India, Rapper sekaligus Wali Kota Kathmandu tersebut menjadi simbol perubahan bagi banyak pihak.

Baca juga: Istri Mantan Perdana Menteri Nepal Tewas usai Rumahnya Dibakar Demonstran

Dengan popularitasnya yang meroket, Balen disebut-sebut sebagai calon potensial untuk diusung menjadi perdana menteri.

Meskipun demikian, para analis mengingatkan bahwa memimpin sebuah negara yang terpecah belah jauh berbeda dengan memimpin sebuah kota.

Berikut rincian komposisi parlemen Nepal:

• Kongres Nepal: 89 kursi
• CPN-UML: 78 kursi
• Pusat Maois: 32 kursi
• Partai Rastriya Swatantra (RSP): 21 kursi
• Lainnya: 10+ kursi

Penyebab kerusuhan dan tuntutan Gen Z

Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh ini dipicu oleh keputusan pemerintah Nepal yang melarang media sosial.

Meski alasan resminya adalah platform-platform tersebut tidak mendaftar ke kementerian, para kritikus menyebut pemblokiran ini sebagai upaya untuk membungkam kampanye antikorupsi.

Bagi Gen Z di Nepal, media sosial adalah alat penting untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Namun, demonstrasi ini bukan hanya soal media sosial.

Baca juga: Profil Khadga Prasad Sharma Oli, Tiga Kali Jadi PM Nepal, Mundur Usai Demo Tewaskan 19 Orang

Tuntutan para pemuda Nepal juga mencerminkan frustrasi mendalam terhadap kondisi politik dan ekonomi negara selama puluhan tahun.

Korupsi yang merajalela dan minimnya lapangan pekerjaan membuat jutaan anak muda harus mencari penghidupan di luar negeri.

Dalam aksinya, para mahasiswa ini menuntut diakhirinya korupsi dan janji-janji yang tak pernah ditepati oleh para pemimpin.

Aksi protes ini berlangsung sangat brutal.

Massa membakar gedung parlemen dan rumah-rumah pejabat, sementara polisi menggunakan gas air mata, meriam air, hingga peluru tajam. 

Hingga Selasa (9/9/2025), kerusuhan di Nepal tak kunjung mereda.

Reuters bahkan menuliskan bahwa kerusuhan di Nepal saat ini merupakan kerusuhan paling buruk dalam beberapa dekade negara tersebut.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI