Sosok Gus Irfan Kandidat Terkuat Menteri Haji dan Umrah, Perpres dan Anggaran Sudah Disiapkan

SERAMBINEWS.COM - Sosok Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan kini tengah menjadi sorotan publik.

Nama putra almarhum KH Yusuf Hasyim tersebut disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk memimpin Kementerian Haji dan Umrah, lembaga baru yang lahir dari transformasi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

DPR RI resmi mengesahkan perubahan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dengan pengesahan ini, status BP Haji yang sebelumnya berada dalam struktur badan non-kementerian kini ditingkatkan menjadi sebuah kementerian.

Meski demikian, siapa yang akan duduk di kursi menteri perdana masih menjadi tanda tanya besar.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa penunjukan menteri sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

“Apakah kepala yang sekarang akan otomatis menjadi menteri, itu biar Presiden yang menentukan,” kata Hasan saat ditemui di Kantor PCO, Gambir, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Gus Irfan sendiri saat ini menjabat sebagai Kepala BP Haji. Di bawah kepemimpinannya, lembaga tersebut disebut berhasil mendorong sejumlah terobosan, termasuk digitalisasi layanan haji, peningkatan transparansi, hingga efisiensi penyelenggaraan ibadah.

Baca juga: Terbukti Korupsi Bersama, Vonis Eks Wali Kota Semarang Mbak Ita Lebih Ringan, Suami Lebih Berat

Perpres dan Anggaran Sudah Disiapkan

Hasan menyampaikan bahwa Presiden akan segera menindaklanjuti pengesahan UU tersebut dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar hukum pembentukan kementerian baru.

“Yang jelas, Presiden akan membuat Perpres baru untuk menjalankan Undang-Undang pembentukan Kementerian Haji,” katanya.

Terkait anggaran, Hasan memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana untuk mendukung operasional kementerian baru tersebut. 

Ia mencontohkan pembentukan PCO yang juga melalui proses perencanaan anggaran serupa.

“Kalau bikin lembaga baru, ya harus disiapkan. Sama seperti waktu bikin PCO, anggarannya juga dirancang,” jelasnya.

Baca juga: Sosok Ahmad Sahroni, Politikus yang Sebut Orang yang Ingin Bubarkan DPR Manusia Tertolol Sedunia

Transformasi BP Haji Jadi Kementerian

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam Rapat Paripurna, Selasa (26/8/2025). 

Salah satu poin utama dalam revisi tersebut adalah perubahan status BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.