PKS Aceh Tegaskan Komit Kawal Percepatan Infrastruktur Pulau Terluar Tanah Rencong

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh menyatakan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan pulau terluar Tanah Rencong.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) DPW PKS Aceh, Kasibun Daulay saat mendampingi Anggota DPR RI, Ghufran, dalam agenda kunjungan kerja (kunker) dan silaturrahim ke Kabupaten Simeulue, Senin (2/3/2026). 

Dalam agenda tersebut, rombongan PKS bertemu langsung dengan Bupati Simeulue, Kapolres, serta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simeulue di Pendopo Bupati.

Kasibun Daulay menegaskan, bahwa kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen PKS untuk memastikan daerah-daerah kepulauan, khususnya Simeulue sebagai wilayah terluar dan terdepan untuk mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat.

“Simeulue memiliki posisi strategis sebagai pulau terluar Indonesia. PKS memandang wilayah seperti ini tidak boleh tertinggal. Justru harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional,” ujar Kasibun Daulay.

Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran PKS Aceh bukan sekadar silaturrahim, melainkan upaya konkret menyerap aspirasi masyarakat dan mensinergikan langkah pembangunan lintas sektor.

Baca juga: Gelar MHQ Tingkat Wilayah, Kader PKS Aceh Dituntut Dekat dengan Al-Qur’an

Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan infrastruktur menjadi perhatian utama, terutama kondisi jalan dan jembatan yang menjadi akses vital mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi.

“Kami melihat langsung sejumlah titik infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius. Jalan dan jembatan bukan hanya soal konektivitas, tetapi menyangkut keselamatan, akses layanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Simeulue,” tambahnya.

Ia menambahkan, kehadiran Anggota DPR RI Dapil Aceh I dalam kunjungan ini dinilai menjadi momentum strategis untuk mendorong penguatan program pembangunan melalui Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur.

“PKS memiliki saluran politik dan kewenangan di tingkat pusat untuk mengawal aspirasi ini. Kami akan mendorong agar kebutuhan infrastruktur Simeulue mendapat perhatian konkret di Komisi V DPR RI,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perwakilan rakyat untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Baca juga: PKS Aceh Matangkan Kader Berintegritas Berbasis Al-Qur’an lewat Q-IMPACT

“Bagi PKS, memperjuangkan daerah terluar bukan pilihan, tetapi tanggung jawab. Simeulue harus maju, dan kami siap mengawalnya," pungkasnya.(*)