Terkait Pengelolaan Dana Otsus ke Depan, Aceh Harus Ada Perencanaan Konkret

Ringkasan Berita:

• Sabri menekankan agar pengelolaan dana otsus ke depan harus disertai perencanaan konkret atau Detail Engineering Design (DED) jangka panjang dan pelaksanaannya bisa dicicil pertahun
• Selama ini penggunaan dana otsus bukan tidak berdampak, tapi seandainya ada perencanaan yang matang dan detail, kita yakin dampaknya akan lebih dahsyat bagi Aceh
• Tokoh senior Partai Golkar, Azhari Basyah mengatakan bahwa revisi UUPA merupakan momentum besar bagi Aceh

“Selama ini penggunaan dana otsus bukan tidak berdampak, tapi seandainya ada perencanaan yang matang dan detail, kita yakin dampaknya akan lebih dahsyat bagi Aceh.” Sabri Badruddin, Ketua Partai Golkar Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terbatas untuk menyerap masukan dan pandangan para tokoh Golkar terkait revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau sering disingkat UUPA pada Kamis (30/4/2026).

Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Fraksi Golkar DPRA dan diikuti para anggota Fraksi Golkar DPRA, kepala daerah dari Golkar, Ketua dan anggota DPRK dari Golkar, serta para sesepuh partai berlambang pohon beringin ini. 

Diskusi ini diarahkan oleh Wakil Ketua DPRA dari Golkar, Ali Basrah yang didampingi Ketua dan Sekretaris Fraksi Golkar, M Rizki dan Khalid, sebagai bagian dari penguatan materi revisi UUPA yang saat ini sedang digodok di DPR RI.

Pada intinya, semua peserta diskusi sepakat bahwa dana otsus Aceh harus diperpanjang dengan besaran 2,5 persen, sebagaimana permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Baleg DPR RI. Sedangkan masa berlaku dana otsus, diharapkan sepanjang usia undang-undang otsus dan harus dikelola oleh badan khusus dengan perencanaan yang konkret. 

"Mengenai nominal kita sepakat 2,5 persen, tapi untuk masa berlaku kita harap selama undang-undang ini ada, sepanjang itu dana otsus ada," kata Ketua Partai Golkar Banda Aceh, Sabri Badruddin dalam diskusi itu.

Namun demikian, Sabri menekankan agar pengelolaan dana otsus ke depan harus disertai perencanaan konkret atau Detail Engineering Design (DED) jangka panjang dan pelaksanaannya bisa dicicil pertahun. Jika tidak, sebesar apapun dana yang digelontorkan, dikhawatirkan tidak akan berdampak pada pembangunan daerah.

"Selama ini sudah Rp 115 triliun dana otsus dikucurkan ke Aceh selama 20 tahun. Bayangkan kalau kita buat perencanaan yang bagus. Saya yakin pembangunan Aceh akan dahsyat dan bisa memberantas kemiskinan," kata Sabri. 

Dengan anggaran sebesar itu, lanjut Sabri, akan banyak waduk-waduk besar yang dibangun sehingga dapat mengairi persawahan dengan optimal dan Aceh bisa swasembada pangan beras. 

Selain itu, Aceh juga bisa bangun sendiri PLTU sebagai sumber energi dan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah, rumah sakit regional bisa berdiri di setiap daerah, sekolah-sekolah berkulitas tersebar di setiap daerah, jalan-jalan bisa terkoneksi antarkabupaten dan infrastruktur lainnya.

"Selama ini penggunaan dana otsus bukan tidak berdampak, tapi seandainya ada perencanaan yang matang dan detail, kita yakin dampaknya akan lebih dahsyat bagi Aceh," ungkap anggota DPRK Banda Aceh ini.

Hal yang sama juga disampaikan sesepuh Golkar, Husen Banta. Ia berharap pengelolaan dana otsus ke depan diikat dengan Keppres atau Perpres. Sehingga aturan peruntukkannya bisa berkelanjutan, meskipun gubernur berganti.

"Selama 20 tahun, kita sudah melihat peruntukan dana otsus. Tapi otoritasnya (pengelolaan) diatur dengan Pergub. Jika gubernur tidak sepakat dengan gagasan pembanguan itu bisa diubah," ujarnya.

Selain membahas besaran dan masa berlaku dana otsus, diskusi itu juga membahas kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola otsus dan sumber-sumber pendapatan lain seperti migas dan hasil alam lainnya.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Aceh, M Salim Fakhri mengapresiasi pelaksanaan diskusi yang digagas Fraksi Golkar DPRA. Ia berharap diskusi tematik seperti ini menjadi ciri khas Fraksi Golkar di daerah. Sehingga setiap persoalan masyarakat bisa dicarikan solusinya.(mas)

Perjuangkan dengan Kelembutan