DPW Rekom Rahmat Irfan Sebagai Ketua DPC PPP Abdya ke DPP

Ringkasan Berita:

• DPW PPP Aceh merekomendasikan Rahmat Irfan sebagai Ketua DPC PPP Aceh Barat Daya periode 2026–2031 untuk disahkan oleh DPP PPP di Jakarta.
• Penetapan tersebut merupakan hasil rapat formatur yang melibatkan unsur DPW, DPC demisioner, dan perwakilan PAC dalam menyusun kepengurusan lima tahun mendatang.
• Rahmat Irfan berkomitmen memperkuat soliditas kader, membenahi struktur partai hingga tingkat bawah, serta menyiapkan PPP menghadapi agenda politik ke depan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh merekomendasikan Rahmat Irfan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kepada DPP PPP di Jakarta.

Keputusan perihal merekomendasikan Rahmat Irfan sebagai Ketua DPC PPP Abdya periode 2026-2031 ini sesuai hasil Rapat Formatur di Kantor DPW PPP Aceh pada Jumat, 5 Juni 2026.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat yang melibatkan unsur formatur dari DPW PPP Aceh, perwakilan DPC PPP Abdya demisioner, serta perwakilan Pengurus Anak Cabang (PAC).

Forum tersebut secara resmi membahas penyusunan kepengurusan lengkap DPC PPP Abdya untuk lima tahun mendatang.

Rapat itu dipimpin Sekretaris Wilayah DPW PPP Aceh, Ilmiza Sa’aduddin Djamal, MBA.

Turut hadir dalam rapat tersebut, formatur dari DPW PPP Aceh, Dr Athaillah M Shaleh, MA, Rahmat Irfan sebagai perwakilan DPC demisioner, Mulyadi dari PAC Blangpidie, dan Nasruddin dari PAC Babahrot.

Baca juga: Amiruddin Idris Kembali Pimpin DPW PPP Aceh, SK Diserahkan di Jakarta

Dalam rapat tersebut, Rahmat Irfan ditetapkan sebagai calon Ketua DPC PPP Abdya dan akan diusulkan secara resmi kepada DPP PPP untuk memperoleh pengesahan melalui surat keputusan (SK).

Sekwil DPW PPP Aceh, Ilmiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, pihaknya berharap DPP PPP segera menerbitkan SK pengesahan kepengurusan yang telah disusun oleh tim formatur.

“Mudah-mudahan DPP PPP segera menerbitkan SK pengesahannya,” ujar Sekwil DPW PPP Aceh.

“Karena pada hakikatnya, DPP PPP masih memiliki kewenangan diskresi dalam menetapkan kepengurusan,” kata Ilmiza, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, secara umum usulan kepengurusan yang telah lengkap dan memperoleh rekomendasi DPW, biasanya tidak mengalami perubahan saat proses pengesahan di tingkat pusat.

“Namun lazimnya, apabila usulan kepengurusan telah lengkap dan memperoleh rekomendasi dari DPW, insya Allah tidak akan mengalami perubahan lagi. Semoga prosesnya berjalan lancar dan segera tuntas,” ujarnya.

Baca juga: Rahmat Irfan Terpilih Jadi Formatur PPP Abdya, Siap Dukung Program Bupati Safaruddin 

Sementara itu, Rahmat Irfan menyampaikan, bahwa seluruh keputusan yang diambil dalam forum telah melalui pembahasan dan kesepakatan bersama dalam rapat formatur sebelum masuk ke tahap penetapan resmi di tingkat kabupaten.