Pemko Harus Punya Rencana Induk Dalam Pengelolaan Pariwisata di Banda Aceh

“Jika kita sudah punya konsep dan blueprint yang jelas, maka Banda Aceh akan terarah pembangunan dunia pariwisatanya." Sabri Badruddin, Anggota Komisi IV DPRK Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah tujuan wisatawan di Provinsi Aceh selain Sabang. Banyak destinasi wisata yang menjadi daya tarik pelancong, mulai dari wisata sejarah, religi, adat kebudayaan hingga objek bekas tsunami Aceh.

Agar pengelolaan kepariwisataan Banda Aceh bisa berjalan optimal, maka perlu ada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPDA) Kota Banda Aceh sebagai acuan dasar pengembangan potensi lokal.

Anggota Komisi IV DPRK Banda Aceh, Sabri Badruddin mengatakan Banda Aceh perlu ada RIPDA agar pengembangan dan pengelolaan pariwisata terarah. Ia menjelaskan, RIPDA merupakan blueprint bagi pemerintah dalam mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata dan memberdayakan masyarakat lokal.

Di dalam RIPDA memuat naskah akademik pengembangan pariwisata ke depan, panduan melahirkan qanun pariwisata serta dokumen teknis pengelolaan pariwisata. "Jika kita sudah punya konsep dan blueprint yang jelas, maka Banda Aceh akan terarah pembangunan dunia pariwisatanya," kata Sabri sembari mengatakan saat ini Pemko Banda Aceh sedang Menyusun RIPDA tersebut.

Namun jika tidak ada RIPDA, lanjut dia, Banda Aceh akan sporadis melakukan pembangunan pariwisatanya sehingga terkesan pemerintah tidak serius menggarap sektor ini. Karena itu, Sabri mendorong Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal untuk segera menyelesaikan penyusunan RIPDA Banda Aceh yang saat ini sedang dirumuskan.

"Sehingga siapapun yang menjadi Wali Kota ke depan sudah ada blueprint pengembangan pariwisata di Banda Aceh," ungkap politisi Golkar ini.

Melahirkan RIPDA Banda Aceh, tegas Sabri, menjadi bentuk keseriusan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal dan Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah dalam mengembangkan sektor pariwisata. "Kita ketahui bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kita ingin melihat keseriusan pemko dalam mengelola ini," katanya.

Ketua Fraksi Golkar-PKB-PPP DPRK Banda Aceh ini menambahkan, selama ini, Banda Aceh hampir tidak ada festival bertaraf nasional, selain Pekan Kebudayaan Aceh (PKA). Padahal, lewat pariwisata, orang-orang dalam jumlah besar akan berdatangan ke Banda Aceh sehingga bisa berdampak pada kebangkitan ekonomi daerah dan masyarakat. 

"Kita bisa mencontoh beberapa daerah yang baru berkembang dunia pariwisatanya, seperti Banyuwangi. Banyuwangi memiliki Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Banyuwangi," sebutnya.

“Banyuwangi yang awalnya bukan apa-apa dengan pariwisatanya, tapi sekarang sangat berkembang pariwisatanya. Tentu semua itu harus dimulai dengan hadirnya sebuah blueprint atau RIPDA,” tutup Sabri.(mas)