Bencana Banjir Aceh

VIDEO - Aceh Surati Langsung Lembaga Lokal PBB: UNDP dan UNICEF

Pemprov Aceh surati UNDP & UNICEF minta dukungan penanganan bencana. Minta kebijakan pemerintah pusat bebaskan pajak logistik internasional.

|
Editor: Khusna Maulidia

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah Provinsi Aceh telah secara resmi menyurati dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk meminta dukungan dalam penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada 26 November 2025 lalu.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA pada Minggu (14/12/2025) membenarkan bahwa surat permohonan bantuan kepada dua lembaga PBB tersebut telah dikirim.

Di sisi lain, Muhammad MTA juga menilai bahwa skala bencana di Aceh sudah sangat layak untuk ditetapkan sebagai Bencana Nasional demi mempercepat penanganan pasca-banjir. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa penentuan status tersebut sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Dilansir dari Kompas.com, MTA juga berharap pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan bebas pajak terkait logistik bantuan dari internasional, mengingat ini adalah bantuan kemanusiaan.

Pusat Informasi PBB di Indonesia menyatakan bahwa UNDP dan UNICEF telah menanggapi surat dari Pemprov Aceh, namun dukungan yang akan diberikan masih dalam tahap peninjauan dan pengkajian lebih lanjut, demikian laporan Serambinews.com pada Senin (15/12/2025).

Selain itu, Muhammad MTA juga mencatat bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 77 lembaga, yang terdiri dari NGO lokal, nasional, dan internasional, telah berada di Aceh bersama 1.960 relawan mereka. Kehadiran lembaga dan relawan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya kedaruratan dan proses pemulihan bencana.

Baca juga: Dua Lembaga PBB Respons Surat Gubernur Aceh, Dukungan Sedang Dikaji  

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved