VIDEO - Percepat Pemulihan, Al-Farlaky Panggil BUMN Rapat Evaluasi

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Rapat evaluasi penangganan bencana banjir dan longsor kembali digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur. Rapat kali ini menghadirkan seluruh stahkholder BUMN seperti PLN, Pertamina, dan Telkomsel ke Pendopo Bupati pada Selasa (30/12/2025) untuk menyelesaikan hambatan logistik dan infrastruktur secara langsung.

Langkah ini diambil setelah Bupati menemukan berbagai kendala di lapangan yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

“Kita ingin gambaran konkret. Ada keluhan warga soal gas melon yang mahal, listrik mati, hingga sinyal hilang. Maka, para pemegang otoritas ini harus duduk bersama di sini,” tegas Al-Farlaky.

Baca juga: 13 Desa di Aceh Timur Masih Gelap, PLN Targetkan Pulih Januari 2026

Rapat evaluasi tersebut membedah tiga isu utama yang menghambat normalisasi aktivitas warga, mulai dari energi dan gas, Al-Farlaky menyoroti kelangkaan dan harga LPG 3 kg yang melambung melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Menanggapi hal ini, pihak Pertamina berkomitmen melakukan pengawasan ketat dan siap menindak agen atau pangkalan yang bermain harga di masa sulit ini.

Selain itu kerusakan kabel optik akibat bencana dan aktivitas alat berat membuat beberapa wilayah "blank spot". Telkomsel dipastikan akan segera memperbaiki BTS yang rusak dan membuka jaringan baru di lokasi-lokasi Hunian Sementara (Huntara) demi kebutuhan pendidikan anak-anak.

Di sektor kelistrikan, untuk Kecamatan Simpang Jernih, PLN tengah berupaya membangun jaringan baru sepanjang 30 kilometer yang akan menerangi lima desa, yakni HTI Rantau, Naro, Rantau Panjang, Milidi, Tampur Paloh, dan Pandeglang.

 "Targetnya satu minggu ke depan, jaringan ini mulai terpasang. Sementara itu, bantuan genset akan disebar ke desa-desa yang masih gelap total," tambah Bupati.

Sementara itu Manager PLN ULP Peureulak yang juga ketua satgas penangganan pemulihan listrik di Aceh Timur, Andre Harmaizi, menjelaskan bahwa, hingga saat ini masih ada desa yang masih belum belum bisa disalurkan arus listrik karena tuang dan trafo rusak. 

"Masih ada 13 desa di seluruh Aceh Timur yang belum hidup listrik, faktornya kendala di lapangan akses yang susah dan medan yang ekstrem, itu memperlambat kerja personil di lapangan," tuturnya. 

Namun demikian, ia memprediksi satu minggu kedepan listrik akan seutuhnya normal kembali setelah semua kabel dipasangkan kembali. 

Hunian Sementara dan Lahan

Fokus utama pemulihan adalah ketersediaan tempat tinggal. Bupati mengonfirmasi bahwa pembangunan Hunian Sementara (Huntara) akan segera masuk tahap ground breaking di beberapa titik seperti Gampong Grong-Grong (Pante Bidari) dan Dusun Tepin Gajah (Julok).

Pemerintah menerapkan skema fleksibel untuk lahan Huntara

Skema Komunal, merupakan skema yang menggunakan fasilitas desa seperti lapangan bola atau bekerja sama dengan pemilik lahan Hak Guna Usaha (HGU).

 Skema mandiri, membangun Huntara di lahan milik warga sendiri dengan konsep yang nantinya bisa dikembangkan menjadi hunian tetap. 

Bagi warga yang keberatan tinggal di Huntara, Al-Farlaky memastikan pemerintah tidak lepas tangan. "Kami sudah siapkan opsi Dana Tunggu Hunian sebagai alternatif bagi mereka yang memilih tinggal di tempat kerabat atau mencari kontrakan sendiri," pungkasnya.(*)