Rabu, 22 April 2026

Video

VIDEO - Said Abdullah Geram, Dana Bencana Rp500 M Masih Ada tapi Koordinasi Lambat

Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal negara seharusnya dapat memberikan dukungan penuh

SERAMBINEWS.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti lambatnya koordinasi anggaran dalam penanganan bencana di wilayah Sumatra. Ia menilai, hambatan yang dialami TNI di lapangan seharusnya tidak perlu terjadi jika koordinasi antarinstansi berjalan sigap sejak awal.

Pernyataan tersebut disampaikan Said Abdullah pada Rabu (31/12/2025). Ia menegaskan, BNPB sebagai leading sector penanganan bencana semestinya lebih cepat mengajukan kebutuhan anggaran ke Kementerian Keuangan.

“Seharusnya apa yang dialami TNI tidak terjadi jika BNPB bisa lebih cepat dan tanggap dalam mengoordinasikan pengajuan anggaran ke Kemenkeu,” ujar Said.

Baca juga: 2.500 Warga Bener Meriah Mengungsi Dampak Aktivitas Burni Telong Meningkat, BNPB Salurkan Bantuan

Menurutnya, dalam APBN 2025 masih tersedia dana on call sekitar Rp500 miliar yang dapat digunakan khusus untuk penanganan bencana di Sumatra. Dana tersebut seharusnya bisa segera dimanfaatkan bila koordinasi lintas sektor berjalan efektif.

Said menambahkan, Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal negara seharusnya dapat memberikan dukungan penuh, termasuk untuk kebutuhan TNI AD dalam pembangunan jembatan bailey guna membuka akses wilayah terisolasi.

Ia menilai kebutuhan anggaran untuk mobilisasi hingga pemasangan jembatan bailey tidaklah besar, sehingga tak semestinya menjadi kendala serius apabila koordinasi antarlembaga dilakukan dengan baik.

“Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut hanya karena lemahnya koordinasi antar sektor,” tegasnya.

Di sisi lain, Said menyatakan dukungan penuh terhadap langkah TNI AD yang telah memobilisasi seluruh sumber daya yang tersedia. Ia juga mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berencana menambah jumlah jembatan bailey demi mempercepat pemulihan akses masyarakat terdampak.

“Kecepatan adalah kunci. Jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Dalam penanganan bencana, yang utama adalah keselamatan rakyat,” pungkas Said.(*)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved