VIDEO APIT AWE Dana Pokir Itu, Bukan Seperti Shalat Tahajud

SERAMBINEWS.COM - Konflik yang kerap terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif di sejumlah wilayah di Aceh, seperti Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. 

Sosiolog dari Universitas Syiah Kuala, Profesor Doktor Humam Hamid, menilai konflik tersebut seringkali bermuara pada perebutan anggaran dan minimnya transparansi kepada publik. Berikut liputan selengkapnya.

Ketegangan politik antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK maupun DPRA) di Provinsi Aceh dinilai bukan sekadar bentuk pengawasan atau check and balances dalam demokrasi. Dalam sebuah diskusi di program podcast Apid Awe, Sosiolog Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Humam Hamid, menyebut fenomena ini seringkali hanya berupa "drama picisan" belaka.

Profesor Humam menjelaskan bahwa akar permasalahan dari konflik ini umumnya bermuara pada perselisihan terkait pembagian anggaran daerah. Para politisi seringkali meributkan jatah anggaran secara tertutup, namun di hadapan publik mereka mengklaim sedang memperjuangkan nasib rakyat.

Baca juga: VIDEO APIT AWE Politik Itu Tidak Perlu Dijauhkan

Sorotan utama ditujukan pada dana aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan. Profesor Humam mengkritik praktik kompromi gelap di mana anggota dewan kerap bertindak layaknya "eksekutif bayangan" (PPTK bayangan) dalam mengatur proyek.

Menyindir minimnya transparansi, Profesor Humam memberikan analogi tajam bahwa pengurusan anggaran dewan tidak seharusnya dirahasiakan. Ia menegaskan, "Pokir bukanlah salat Tahajud" yang pelaksanaannya harus disembunyikan. 

Ia mendesak pemerintah daerah untuk mengumumkan secara terbuka siapa saja yang membawa dana program ke masyarakat agar tidak terjadi pembodohan publik.

Di tengah alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang terus menyusut, masyarakat sipil, LSM, dan pewarta diimbau untuk tidak apatis. Masyarakat didorong untuk berani menginvestigasi motif di balik setiap konflik pejabat daerah dan mengawal ketat penyusunan anggaran agar benar-benar tepat sasaran.