VIDEO - Nobar Film ‘Pesta Babi’ Dibubarkan, PDIP Sebut Demokrasi Terancam

SERAMBINEWS.COM - Viral di media sosial aksi pembubaran kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter berjudul Pesta Babi di sejumlah daerah.

Peristiwa tersebut mendapat sorotan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kader elite PDIP, Guntur Romli, mempertanyakan alasan di balik penghentian pemutaran film tersebut.

Respons itu disampaikan Guntur Romli melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Minggu (10/5/2026).

Baca juga: Aktivis HMI & Dandim Aceh Singkil Nobar Film G30S PKI

Dalam pernyataannya, Guntur mempertanyakan siapa pihak yang merasa terganggu hingga pemutaran film dokumenter itu dihentikan di beberapa lokasi.

Ia menilai pembubaran nobar film tersebut menjadi sebuah kejanggalan di tengah kehidupan demokrasi.

Menurutnya, tindakan penghentian itu menimbulkan kesan adanya pihak yang merasa takut atau terancam oleh isi film dokumenter tersebut.

Guntur Romli menyebut Pesta Babi merupakan film dokumenter yang berisi rekaman suara dan realitas masyarakat adat.

Karena itu, ia menilai penghentian pemutaran film tersebut sebagai bentuk kemunduran dalam kebebasan berekspresi.

“Ini menjadi lonceng kematian akal sehat demokrasi,” ujar Guntur Romli dalam pernyataannya.

Ia juga menyinggung bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang seharusnya memberi ruang terhadap kebebasan menyampaikan pandangan dan fakta sosial.

Baca juga: VIDEO Yaman Gelar Nobar Hingga Lebanon Adakan Pesta Saat Iran Meluncurkan Serangan Rudal ke Israel.

Selain itu, Guntur menilai publik seharusnya diberi kesempatan melihat langsung fakta lapangan melalui karya dokumenter.

Di sisi lain, Dandim 1501 Ternate Letkol Inf Jani Setiadi turut memberikan penjelasan terkait pembubaran kegiatan nobar tersebut.

Ia mengaku pihaknya melakukan pemantauan terhadap kegiatan pemutaran film Pesta Babi.

Menurutnya, banyak penolakan muncul dari masyarakat karena film tersebut dinilai berpotensi memicu provokasi.

Namun Letkol Jani menegaskan penilaian tersebut bukan pendapat pribadi, melainkan berdasarkan respons masyarakat yang berkembang di media sosial.

Polemik ini pun memicu perdebatan publik mengenai batas kebebasan berekspresi, ruang diskusi publik, serta penilaian terhadap karya dokumenter di Indonesia.(*)