dr Farid Husein: Perdamaian Aceh Mulai Terjadi Pergeseran

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH- Mediator perdamaian Aceh dokter Farid Husein menilai perkembangan masa depan perdamaian Aceh mulai terjadi pergeseran ke arah yang mengkhawatikan.

"Setelah enam tahun berjalan, sejujurnya ada perubahan. Dalam artian
ada penurunan, bahwa sudah ada lagi kelompok-kelompok yang tidak
memilihara perdamaian," ujarnya. Farid mengatakan hal itu kepada
serambinws.com, Senin (12/9) saat mendapingi Mantan Wakil Predisen
Jusuf Kalla dalam rangka ulang tahun Universitas Syiah Kuala ke-50.

Pada kesempatan itu JK mendapat kehormatan menyampaikan orasi ilmiah
di Gedung ACC Dayan Dawood, Darussalam, Kampus Unsyiah, Banda Aceh.

Menurut Farid, para tokoh kunci yang memfasilitasi perdamaian Aceh
menghendaki, perdamaian Aceh akan tetap abadi sepanjang masa.
"Tapi sekarang sudah mulai ada pergeseran-persegseran. Nah, ini yang
perlu dilihat kembali. Bahwa ada hal-hal yang tidak berkenan mari kita
rujuk kembali," ujarnya.

Dia menilai, pergeseran nilai perdamaian dengan indikasi terjadinya
beberapa kasus yang berpontensi mengancam masa depan perdamaian,
muncul dalam internal mantan kombatan GAM. Menurut Farid, tidak
mungkin pemerintah dapat mengintrevensi untuk meredam potensi konflik
tersebut, melainkan hanya orang-orang yang berada dalam organisasi
mantan kombatan yang harus memberi perhatian.

"Apanya yang perlu dipertemukan. Itu teman-teman mereka semua kok.
Bukan kami, bukan pemerintah. Tapi di antara internal mereka sendiri,"
ujarnya.

Menurut pria asal Makasar ini, hanya orang Aceh yang berhak penuh atas
kelestarian menjaga perdamaian di Bumi Serambi Mekkah agar tetap
abadi.

"Kita sangat khawatir sekali. Keberlanjutan pedamaian ini semua
tergantung dari hati nurani. Hanya orang Aceh-lah yang berhak
menjaganya," sebutnya.

Farid Husein merupakan seorang dokter bedah, yang banyak terlibat
dalam perundingan perdamaian, mulai Poso, Ambon, dan Aceh.
Ia bersama Jusuf Kalla menjadi salah satu tim perunding antara
Pemerintah RI dan GAM di Helsinki, 15 Agustus 2005 lalu, selain juga
ada Menteri Hukum dan HAM Dr Hamid Awaluddin.


--