Kekerasan di Negeri Syariat

SIAPA PUN orang beradab--pasti geram dan berduka-cita--dengan aksi pemukulan khatib shalat Jumat yang sedang berkhutbah di mimbar masjid. Seperti yang diberitakan Serambi Indonesia (10/9), Tgk Saiful Bahri bin Ahmad Abu (41) khatib sholat Jumat di Masjid Raya Keumala, Pidie dikeroyok delapan orang jemaah pada saat berkhutbah diatas mimbar masjid.

Apa pun alasan dan argumentasi yang dikemukakan pengeroyok, memukul khatib yang sedang menyampaikan khutbah Jumat adalah tindakan biadab yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam, yang notabene menjunjung tinggi persaudaraan dan kedamaian. Peristiwa ini boleh jadi sebagai penanda bahwa syariat Islam yang berlaku di negeri Serambi Mekkah selama ini masih menari dalam ruang simbol, belum sepenuhnya terintegrasi dalam perilaku umat (Islam).

Betapa tidak kasus pengeroyokan terhadap pendakwah agama bukan kali ini saja terjadi. Masih segar dalam ingatan kita, ketika seorang penceramah maulid Nabi Muhammad SAW juga di Kabupaten Pidie diturunkan secara paksa dari mimbar pada saat memberikan ceramah maulid Nabi. Belum lagi dengan kekerasan-kekerasan lain yang rasa-rasanya semakin jauh dari akhlak yang diajarkan Islam.

Merujuk catatan Serambi Indonesia (12/9), kekerasan semakin subur di Aceh. Betapa tidak, kekerasan sudah terjadi tiga kali dalam kurun seminggu. Mulai dari kasus pemukulan khatib di atas, kasus Bupati Aceh Selatan, Husin Yusuf yang dibogem di meuligoe bupati, Sabtu (10/9) oleh Ali Zamzami, kontraktor setempat. Hingga pengrusakan dua unit balai pengajian oleh sekitar 20 pemuda milik Yayasan Ruhul Islam di Desa Seumirah, Aceh Utara, Jumat (9/9). Bahkan hari ini Senin (12/9) kembali diwarnai dengan tindakan kekerasan, yakni penggranatan rumah Hamdani, Ketua BRA Lhokseumawe. Seperti yang diberitakan oleh situs beberapa situs online. Rumah Ketua Badan Reintegrsi Aceh (BRA) Lhokseumawe ini digranat orang tak dikenal sekitar pukul 05.00 WIB, Senin (12/9).

Tindakan kekerasan yang terjadi secara beruntun ini sungguh mencengangkan akal sehat kita. Pasalnya spirit Ramadhan yang baru berlalu sama sekali tidak terinternalisasi dalam diri kita. Begitu Ramadhan berlalu, maka ikut berlalu juga akhlak mulia yang senantiasa ditempa selama bulan suci Ramadhan. Sekali lagi ini merupakan ironi di negeri Serambi Mekkah dengan “gebyar” syariat Islam-nya.

Terlepas dari syariat Islam Aceh masih bergema dalam wajah simbolik, tapi kejadian-kejadian di atas menampar wajah bangsa Aceh--yang semua orang tahu--sebagai bangsa yang menjunjung tinggi dan sangat militan dengan Islam. Tapi apa lacur perilaku tidak beradab serta jauh dari watak Islam yang humanis dan toleran, justru lahir di negeri yang penuh dengan simbol-simbol Islam ini.

Di satu sisi kejadian-kejadian di atas merupakan momentum refleksi dan evaluasi bagi tokoh-tokoh Islam Aceh, bahwa syariat Islam yang selama ini berlangsung di Aceh ternyata kehilangan elanvital kemanusiaanya. Syariat Islam boleh jadi belum bergerak pada sesuatu yang substantive, yakni akhlak umat itu sendiri. Buktinya perilaku “barbarian” semakin menemukan lahan suburnya di Aceh.

Sementara pada sisi lain, Aceh boleh jadi sedang mengalami krisis keteladanan para pemimpin. Kasus pemukulan Bupati Husin Yusuf di atas menegaskan hilangnya keteladanan para pemimpin tersebut. Ketika pemimpin sudah tidak dihargai oleh rakyatnya, maka tidak hanya melunturkan citra dan wibawa sang pemimpin, tapi juga akan berimplikasi pada munculnya kemudharatan-kemudharatan sosial yang lain.

Oleh karena itu kejadian-kejadian ini harus menjadi bahan refleksi bagi elite politik dan calon pemimpin Aceh masa depan. Momentum pilkada yang sedang berjalan saat ini harus dimaksimalkan sebagai starting point untuk membawa Aceh ke arah perubahan yang lebih baik. Dengan catatan, politik kekerasan dan vandalism (merusak) yang cenderung terjadi selama ini harus ditinggalkan dan disingkirkan.

Karena kekuasaan yang dibangun di atas rekayasa, intrik, manipulasi, dan kekerasan hanya akan melahirkan intrik, manipulasi, dan rekayasa baru untuk menutupi keborokan yang ada. Sehingga bisa dipastikan, korbannya adalah rakyat kebanyakan. Terus pertanyaanya, buat apa pilkada yang menghabiskan begitu banyak uang rakyat, tapi hasilnya sama sekali tidak dinikmati rakyat. Namun hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Tonggak Demokrasi
Untuk itu pilkada kali ini harus menjadi tonggak yang kokoh bagi demokrasi Aceh. Agar demokrasi Aceh bisa berdiri dengan kokoh, maka semua komponen masyarakat Aceh harus bersatu padu untuk mengenyahkan politik kekerasan dan merusak pada momentum pilkada kali ini. Indikasinya jelas, setiap ada intimidasi oleh siapa pun untuk mengarahkan pilihan politik kita, maka calon yang mereka usung harus dicoret (dienyahkan) dari akal dan nurani kita. Karena kalau kita “mengamini” intimidasi yang dilakukan, maka kita telah menyerahkan lima tahun kehidupan kita dalam ketidakpastian.

Maka segenap masyarakat Aceh harus berpartisipasi aktif mulai dari sekarang untuk mengawal demokrasi Serambi Mekkah. Kalau pilkada kali ini bisa berjalan dengan damai dan sukses tanpa ada lagi intimidasi dan kekerasan politik, maka masa depan demokrasi Aceh akan gemilang. Dan dengan sendirinya kesejahteraan rakyat Aceh akan terwujud. Sebagaimana cita demokrasi yang meniscayakan kesejahteraan rakyat sebagai hukum tertinggi.

 * Penulis adalah peminat Kajian Sosial & Politik