• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Politik Kaum di Aceh

Selasa, 18 Oktober 2011 22:25 WIB
Politik Kaum di Aceh
M Adli Abdullah
Oleh M Adli Abdullah

KETIKA melihat situasi politik Aceh saat ini, saya teringat dengan satu istilah di kalangan orang tua Aceh yaitu politek kawom.
Istilah ini memang jarang diangkat, namun sangat sensitif dibicarakan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan begitu isu perkauman dimunculkan, maka politik sebelah menyebelah akan terjadi. Paling tidak, dalam situasi politik Aceh terakhir ini, kita bisa memahami sedikit bagaimana politik kaum dijalankan.

Singkat kata, politek kawom ini adalah isu SARA di Aceh. Isu ini bisa bisa dilihat dari aspek keturunan suatu masyarakat. Namun, dewasa ini, politek kawom juga berdasarkan topografi kebudayaan. Dalam arti, ketika suatu kawom menciptakan budaya yang menjelma sebagai ideologi, maka budaya dan kawom menjadi pemisah masyarakat. Sehingga muncul istilah awak.

Dalam literatur Melayu, awak memang dikenal sebagai pola mengidentifikasi suatu kelompok masyarakat. Di Malaysia, kata awak berarti kamu, di Medan diartikan sebagai saya. Di Aceh, kata awak cenderung disamakan dengan mereka. Sehingga ketika sudah terjadi perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional, muncul istilah bek ka peu awak. Maksud dari sebutan ini adalah jangan mengeluaskan satu grup dari sebuah identitas Aceh. Pada prinsipnya, politek kawom memang memperbanyak awak dalam melakukan berbagai intrik politik, sehingga kata kamoe atau geutanyoe hanya milik kelompok yang sedang berkuasa.

Untuk mengasumsikan pandangan di atas, dalam masyarakat Aceh sering kita dengar istilah kaum. Bahkan dalam dataran sosial, seseorang dalam masyarakat disegani atau tidak dalam pergaulan sehari hari sangat ditentukan oleh kuat tidaknya kaumnya. Dalam budaya Aceh, siapa pun yang menjadi ketua kaum dulunya disebut Panglima Kawom. Sehingga tidak mengejutkan dalam masyarakat Aceh ada istilah Panglima kaum Syam, Panglima Kaum teungoh lhee Ploh, Panglima Kaum Teungoh Lhee Reutoh dan lain sebagainya. Kaum atau turunan ini ditentukan pada asal usul moyangnya. Oleh karena itu, fungsi keturunan sangat memainkan peran suatu kaum. Semakin tinggi harkat dan martabat suatu kawom, maka semakin tinggi pola harga diri sosial mereka dalam masyarakat.

Untuk itu, dalam struktur masyarakat, berbuat baik dan jahat terlebih dahulu akan tersentuh nama nenek moyangnya. Kalau berbuat jahat masyarakat akan menanyakan biek panee jieh. Sementara itu, kalau seseorang berbuat baik kalimatnya akan lebih halus menjadi blah pane aneuk nyan. Ini menyiratkan bahwa kawom menjadi salah satu demarkasi hubungan sosial di Aceh. Dahulu, orang yang berbaik baik, maka yang dikenal bukan hanya sosok, tetapi kawom- nya sangat disegani oleh masyarakat. Sehingga, harga diri kawom melebihi di atas segala- galanya. Tidak jarang tradisi teumeutak atau seumeupoh, karena menyinggung harga diri keluarga atau kawom. Tradisi ini dikenal dengan istilah tueng bila.

Salah satu alasan mengapa muncul isu perkawoman di Aceh adalah pada masa dulu karena asal muasal orang Aceh ini memang dari berbagai bangsa besar di dunia. Ada yang lebih awal menempati bumi Aceh ini yang berasal dari "negeri atas angin" seperti Siam, Funan, Cambodya, Champa. Umumnya mareka bangsa Mon Khmer dan suku mantra (mantir) atau Munteu kalau di Gayo. Maka di Gayo dikenal kaum atau blah Munteu Gayo, Blah Munteu Kala, Blah Munteu Padang. Ada juga penduduk Aceh berasal dari kaum Hindi, Malabar, Habsyi, Sarkasih (Gogasi), Parsi, Arab, Cina dan Turki.

Untuk mempersatukan kaum-kaum, Sultan Alaidin Riayat Syah Al Qahhar (1539 -1571) menyatukan sistem perkauman dengan istilah Kawom Lhee Reuthoh, Kaum Ja Sandang, Kaum Tok Batee dan Kaum Imuem Pheut. Masing-masing kaum dipimpin oleh Panglima Kaum dan Islam dijadikan ideologi dari sistem perkauman tersebut baik dalam bermasyarakat maupun bernegara di bawah kekuasaan kesultanan kerajaan Islam Aceh Darussalam. Setiap kawom kemudian bersatu di bawah pimpinan seorang panglima. Pola teritorial inilah yang menjadi dasar mengapa begitu mudah menyatukan orang Aceh, jika sudah diketahui siapa panglima kawom-nya.

Para kaum dan panglima kaum akan bersatu kalau ada ideologi yang sama dan musuh bersama. Sebagai contoh, Sultan Iskandar Muda bisa menggerakkan politik kaum dan dia meyakinkan Ja Pakeh dari Meureudu dan Syeikh Syamsuddin Bin Abdullah Assumatrani dari Pasai agar bertekad memobilasi kaum dan panglima kaum untuk sama sama bersama Sultan menyerang Portugis dan Sultan Sultan tanah Melayu. Ini disebabkan mereka telah berkhianat terhadap Aceh dan memihak Portugis. Bahkan Syeikh Syamsuddin Assumatrani sendiri syahid di Melaka pada 12 Rabiul Awal tahun 1039 H (1629 M) dan dimakamkan di sana. Inilah dampak politek kawom di Aceh.

Contoh yang lain, saat Teungku Syik di Tiro Mohd Saman mampu menggerakkan berbagai kaum di Pidie dan Aceh Besar untuk mempertahankan kedaulatan Aceh dari rongrongan Belanda. Walaupun akhirnya beliau syahid pada tanggal 11 Januari 1891. Sementara itu, pada era abad 20-an terdapat dua orang tokoh Aceh yang berhasil memainkan politik kaum sehinga bisa membangkitkan semangat rakyat Aceh yang pertama Tgk Daud Beureueh, dia berhasil membangkitkan semangat rakyat untuk mengusir Belanda dan sekutu di bumi Aceh pasca pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua Tgk Muhammad Hasan di Tiro, berhasil membangkitkan semangat anak muda Aceh bangkit dengan semangat nasionalisme ke-Aceh-an yang begitu kental.

Dari paparan di atas tampak bahwa politek kawom di Aceh menjadi aset bagi perjuangan rakyat. Mereka mampu bersatu di bawah kendali seorang panglima dan rela menyumbang nyawa demi harga diri kawom.
Karena kawom-kawom di Aceh telah diikat dengan Islam, maka politek kawom menjadi satu alat pemicu dan pemacu bagi rakyat untuk mengusir siapa pun yang berbeda agama dengan mereka. Hal ini disebabkan jika seseorang menganggu agama orang Aceh, maka itu sama saja mengajak perang dengan kawom-kawom yang ada Aceh.
Saat ini, jika kita melihat politik Aceh, maka terlihat bahwa politek kawom tidak begitu lagi tampak ke permukaan. Dengan kata lain, politik Aceh telah diikat bukan atas harga diri kawom atau agama, namun isu perkawoman masih bisa terlihat. Politik siblah meunyeblah telah juga menjadi dasar kesadaran dalam berpolitik. Sehingga ketika terjadi sumbatan dalam dialog politik, cenderung politek kawom menjadi jawaban untuk masing-masing mempertahankan prinsip. Politek kawom telah diarahkan untuk tidak bekerja demi kemaslahatan rakyat Aceh.

Akibatnya ketika politek kawom tidak bisa menjadi alat pemersatu, maka pertanyaan berikutnya adalah Aceh krisis tokoh yang mampu mempersatukan Aceh itu sendiri. Masing- masing panglima kawom sedang berpikir mengerahkan energi politik untuk tidak mempersatukan Aceh. Sehingga politek kawom telah dan akan menjadi modal utama dalam memperbanyak awak di Aceh.

* Penulis Dosen Hukum Adat di Unsyiah, Banda Aceh.
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
21081 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas