Bursa Kerja Online Dioptimalkan
Kemnakertrans menargetkan jaringan sistem informasi ini bisa menjangkau 461 kabupaten /kota tahun ini
Demikian disampaikan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai membuka pameran
bursa kerja kesembilan di Pekan Raya Jakarta (PRJ) , Jakarta, Jumat
(25/11/2011). Pameran yang diselenggarakan Kemnakertrans bekerja sama
dengan pengelola PRJ dan Jobstreet.com diikuti 123 perusahaan yang
menawarkan 13.025 lowongan kerja dengan 270 jenis.
"Pameran
bursa kerja dan bursa kerja online harus dapat memberikan informasi
lowongan kerja yang akurat bagi para pencari kerja. Kami juga berharap,
lebih banyak lagi perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini untuk
mendapatkan calon pekerja berkualitas sesuai kebutuhan," ujar Muhaimin.
Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja per
Agustus 2011 mencapai 117,4 juta oran g, turun 2 juta orang dari
Februari 2011. A dapun jumlah orang yang bekerja 109,7 juta orang, turun
1,6 juta orang dari Februari 2011.
Pemerintah menargetkan
tingkat pengangguran terbuka tahun 2012 berkisar 6,4 persen sampai 6,6
persen. T ingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2011 kini 7,7 juta
orang atau 6,5 persen.
Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Kemnakertrans) telah mengembangkan bursa kerja online
sejak tahun 2003 dan telah menjangkau 261 kabupaten/kota sampai tahun
2010. Pemerintah menargetkan sebanyak 200 kabupaten/kota lagi bisa
dilayani sistem informasi ini tahun 2011.
Para pencari kerja
bisa mengakses situs www.infokerja.depnakertrans.go.id untuk melihat
daftar lowongan kerja. Direktur Pengembangan Kesempatan Kerja
Kemnakertrans Budi Hartawan mengatakan, para pencari kerja, terutama di
daerah, kerap kesulitan memperoleh informasi lowongan kerja.
"Kami
memfasilitasi angkatan kerja mencari informasi lowongan kerja secara
nasional sehingga pencari kerja bisa lebih optimal melamar pekerjaan,"
ujar Budi.
Kalangan pengusaha sendiri kerap mengeluhkan sistem
pendidikan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja. Kondisi ini
membuat pengusaha terpaksa mengalokasikan biaya tambahan untuk melatih
calon pekerja agar sesuai dengan kebutuhan.
Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berharap, pemerintah
mengoptimalkan pemanfaatan balai latihan kerja untuk menghasilkan
angkatan kerja siap pakai. Bahkan, Apindo menawarkan diri untuk
mengelola BLK-BLK yang ditelantarkan pemerintah agar bisa mengisi sarana
dan prasarana pelatihan sesuai kebutuhan dunia usaha.