Selamatkan Perdamaian Aceh

Oleh Afifuddin Acal

KEAMANAN merupakan suatu hal mutlak harus dijaga dan dikawal dengan baik untuk menciptakan perdamaian yang abadi. Situasi keamanan yang tidak kondusif akan mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan pesta demokrasi di Aceh harus didukung oleh situasi keamanan yang baik tanpa ada gangguan apa pun.

Pelaksanaan pilkada dalam kondisi rusuh atau dalam situasi yang tidak kondusif dikhawatirkan akan mengurangi kualitas demokrasi. Selain itu juga berkurangnya legitimasi rakyat terhadap pemimpin yang terpilih dan akan berakibat tidak stabil berjalannya roda pemerintahan.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan demokrasi yang berkualitas serta menyelamatkan demokrasi akan tabu bila keamanan tidak terkendali. Penegakan hukum yang baik merupakan kunci terciptanya perdamaian yang abadi. Oleh sebab itu, demi perdamaian dan keamanan mulailah berpikir jernih demi keutuhan Aceh dalam bingkai perdamaian yang hakiki.

Sejatinya perdamaian diiringi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang baik serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bukan malah menghancurkan sendi-sendi ekonomi masyarakat melalui tindak kekerasan dan aksi-aksi kriminalis bersenjata yang telah merenggut jiwa sejumlah pekerja, seperti beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini.

Perlu ketegasan pihak keamanan menumpas segala bentuk kekerasan dan pelakunya harus segera diseret kemeja pengadilan. Apa pun alasannya, baik bermotif politik, ekonomi, kemiskinan dan sebagainya, kekerasan tidak bisa dibiarkan tumbuh subur di Aceh. Harus ada upaya menjadikan pelaku kekerasan itu menjadi musuh bersama dan bersama-sama kita memberantas sampai keakar-akarnya.

Bicara keamanan tidak bisa hanya diembankan kepada pihak kepolisian saja. Pemerintah Aceh khususnya Gubernur juga memiliki tanggung jawab penuh dalam menciptakan keamanan di Aceh yang lebih baik. Karena penunjukan Kapolda atas rekomendasi Gubernur dan secara otomatis tanggung jawab ini harus juga diembannya.

Oleh sebab itu Gubernur harus bersikap tegas dan segera mendesak Kapolda mengusut semua kasus kekarasan bersenjata yang terjadi di Aceh selama ini. Keamanan itu jauh lebih penting dari segalanya. Jangan tunggu korban semakin bergelimpangan di Aceh, jangan biarkan bumi Aceh kembali berlumuran darah. Cukup sudah luka lama yang masih berbekas, jangan kembali muncul luka baru yang lebih parah.

Benar, menyangkut dengan keamanan dalam negeri itu otoritasnya pihak kepolisian. Kepolisian secara umum harus bertanggung jawab kenyamanan hidup seluruh rakyat Indonesia, termasuk Aceh. Polisi sebagai penegak hukum dan sebagai institusi yang memberikan kenyamanan hidup masyarakat harus proaktif mengawal ketertiban dan keamanan di Aceh. Sedangkan Gubernur selaku pimpinan eksekutif memiliki otoritas yang besar untuk mengeluarkan kebijakan menyangkut dengan menciptakan situasi keamanan yang baik dan kondusif.

Menjelang pelaksanaan pilkada di Aceh meningkat tajam aksi kekerasan bersenjata, dan ini juga harus ada pertimbangan yang matang untuk melanjutkan pelaksaannya. Gubernur dan Polisi harus mampu membuat penilaian yang obyektif dan bijaksana untuk menentukan situasi keamanan di Aceh. Bila memang Aceh dalam situasi yang tidak memungkin pilkada dilanjutkan, mengapa tidak dilakukan upaya colling down terlebih dulu.

Siapa pun pelakunya harus ditangkap dan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat, Kapolda tidak perlu ragu dan takut mengungkapkannya. Demi menegakkan kebenaran harus ditindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Jangan ada tembang pilih dalam penegakan hukum, siapa pun dia, bila bersalah harus ditindak. Apa lagi kelompok kriminal bersenjata yang telah meresahkan masyarakat harus mendapatkan ganjaran yang setimpal.

Kepada seluruh stakeholder juga harus bersama-sama menciptakan Aceh dalam kondisi aman. Apapun perbedaan yang kita hadapi saat ini merupakan dinamika politik menuju kedewasaan dalam berdemokrasi. Perbedaan jangan dijadikan sebagai musuh, tetapi harus dijadikan sebagai upaya peningkatan kualitas demokrasi di Aceh. Allah sendiri mengatakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat yang harus saling menghargai satu sama lain.

Harga mati
Pilkada sebagai ajang pesta demokrasi rakyat, jangan dijadikan sebagai tujuan akhir dalam perjuangan. Pilkada itu hanya sebagai langkah awal untuk menggapai cita-cita menuju Aceh damai, makmur dan sejahtera. Mari singsingkan lengan kita bersama untuk menyelamatkan perdamaian, tanpa harus ada lagi pertumpahan darah. Perdamaian adalah harga mati yang harus dipertahankan demi ketentraman masyarakat aceh.

Tensi politik yang semakin tinggi akhir 2011 dan awal 2012 ini harus segera diturunkan, semua pihak untuk menahan diri. Waspadalah terhadap yang ingin memperkeruh atau memanfaatkan situasi Aceh untuk kepentingan tertentu. Semua elit politik di Aceh harus melihat untuk kepentingan masyarakat banyak. Rakyat saat ini butuh ketentraman dan kenyamanan mencari sesuap nasi untuk menyambung hidup mereka.

Saya yakin pihak kepolisian mampu membongkar semua khasus kekerasan yang terjadi selama ini di Aceh. Teroris yang notabena memiliki struktur yang sistematis dan terorganisir mampu diungkapkan, apa lagi ini hanya kriminalitas bersenjata yang bernuansa politik, yang kita yakini tidak terorganisir dengan baik. Tinggal sekarang keseriusan dan ketegasan semua elemen terutama pihak kepolisian untuk mengungkapkannya.

Harapannya kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak keamanan harus ikut berpartisipasi secara langsung dalam proses penciptaan perdamaian di Aceh dan elit politik juga harus memberikan contoh yang baik dalam berpolitik. Kalaupun ada perbedaan, bisa diselesaikan dengan musyawarah tanpa harus ada tindakan kekerasan.

* Penulis adalah Pegiat Sosial Politik tinggal di Banda Aceh.