Sistem Peringatan Dini Bencana Miskin Skenario

Oleh Teuku Dadek

GEMPA bumi kembar dengan kekuatan 8,5 SR dan 8,1 SR yang mengguncang Aceh pada 11 April 2012 lalu, tidak menimbulkan kerusakan dan tidak memicu terjadinya tsunami. Namun, telah menimbulkan kepanikan massa yang luar biasa, kemacetan terjadi di mana-mana. Gedung-gedung evakuasi yang dibangun pascagempa dan tsunami 2004 lalu, tidak digunakan secara optimal dan sistem pengendalian massa yang panik tidak berjalan dengan baik. Apa yang terjadi sesungguhnya?

Gubernur Aceh telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2010. Namun, saat terjadi Gempa 8,5 SR 11 April 2012 lalu, sistem tersebut tidak dirasakan di daerah. Sistem peringatan dini hanya mengatur skenario pemberian informasi tentang gempa dan tsunami serta penanganan daruratnya, tentang penetapan jalan-jalan evakuasi dalam Kota Banda Aceh, serta pelaku pengendaliannya.

 Belum berjalan baik
Di Banda Aceh terjadi massa yang panik yang bercampur dengan raungan klakson kendaraan bermotor, kebingungan dan kemacetan lalu lintas serta kebingungan masyarakat akan informasi apa yang sebenarnya terjadi. Ini antara lain disebabkan skenario sistem evakuasi warga sebagai bagian dari Sistem Peringatan Dini belum berjalan dengan baik. Belum ada satgasnya, namun memiliki sirine yang sangat penting dalam peringatan dini tersebut.

Di samping itu, jalur-jalur evakuasi dalam kota Banda Aceh belum diidentifikasi dan ditempatkan rambu-rambu evakuasi, titik kumpul, pusat informasi belum terlihat. Tidak adanya Satgas khusus yang siap kapan saja melakukan kegiatan pengendalian ketika gempa berpotensi tsunami terjadi. Ini diperparah lagi dengan kondisi flat kota Banda Aceh, dan gedung evakuasi yang ada sangat terbatas.

Di Calang, Aceh Jaya, jauh lebih baik. Meski tidak memiliki skenario, satgas dan peralatan, warga bisa melakukan evakuasi alaminya karena banyaknya daerah tinggi atau bukit. Di Meulaboh, Aceh Barat memiliki skenarionya sesuai Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 91 Tahun 2011 tentang Sistem Peringatan Dini Gempa dan Tsunami, ada satgas dan sudah pula dilakukan simulasi. Namun tidak memiliki peralatan yang memadai seperti sirine, radio komunikasi yang sangat terbatas, sound system yang dapat didengar warga satu kota.

Meski demikian, proses evakuasi warga berjalan jauh lebih baik dari kejadian sebelumnya. Tidak sampai terjadi kecelakaan yang mengharuskan dibawa ke rumah sakit, klakson pun tidak begitu menggema. Namun peran pengaturan lalu lintas yang tidak maksimal menyebabkan kemacetan yang luar biasa, ada petugas pemantau laut yang mudah terprovokasi dengan berita, misalnya, Sinabang terjadi tsunami 6 meter, sirine di Tapaktuan sudah bunyi dan lain sebagainya.

Idealnya sebuah sistem peringatan dini yang di dalamnya juga menyangkut dengan sistem evakuasi tentunya memiliki sebuah skenario yang terus diuji dengan simulasi, memiliki orang untuk mengendalikannya, memiliki sistem peralatan yang memadai, tempat yang aman untuk evakuasi.

Di Jepang, dua detik sebelum gempa, pesan pendek (SMS) dari penyelenggara telekomunikasi langsung masuk ke nomor pelanggan memberitahukan akan terjadi gempa. Kemudian, setelah gempa selang satu menit masuk SMS kedua tentang lokasi, besaran gempa, kedalaman dan berpotensi tsunami atau tidak. Pihak otoritas di Jepang juga mengumumkan lewat mikrofon yang ada dalam kota tentang tindakan apa yang harus dilakukan masyarakat sebelum sirine yang menyatakan tsunami berbunyi.

 Mengurangi kepanikan
Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kepanikan masyarakat pada saat terjadi bencana, seperti gempa, misalnya? Pertama, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang sistem peringatan dini yang ada dengan simulasi rutin. Karena itu, harus ada satu kebijakan pemerintah untuk mendorong agar simulasi ini menjadi bagian kebudayaan sistem kebencanaan di Aceh.

Kedua, adanya sebuah sound system yang dapat didengar satu kota yang handal dalam keadaan chaos pasca gempa sebagaimana yang dicontohkan di Jepang sehingga masyarakat dapat diberikan informasi awal tentang apa tindakan yang harus mereka ambil dengan didasarkan informasi yang diberikan pihak otoritas yang berwenang.

Ketiga, masyarakat segera diberitahukan tentang apa yang terjadi pascagempa, dengan mengirimkan sms ke ponsel masyarakat sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Jangan dibiarkan masyarakat yang mengaksesnya sendiri, apalagi dengan membayar sebagaimana yang terjadi selama ini, ini menyebabkan “sms panik” yang berakibat kacau atau macetnya sistem komunikasi.

Keempat, masyarakat juga harus diajarkan untuk bisa membedakan gempa yang berpotensi tsunami atau tidak, dan membandingkannya dengan gempa 2004 dengan ciri-ciri mengeluarkan amoniak, sumur menyemburkan air, jalan terbelah, air laut surut, lenggang gempa yang kiri kanan dan naik turun. Sedangkan gempa 11 April 2012 bersifat horizontal dan relatif agak lama. Membedakan kedua karakter ini dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat tentang apa yang harus kita lakukan.

Kelima, penempatan para petugas di titik evakuasi sangat memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Petugas ini tentunya harus terdiri berbagai komponen sesuai dengan tugas masing-masing seperti polisi, staf BPBD, PMI, Tagana dan lain sebagainya. Dengan penempatan petugas siaga ini masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.

Keenam, membuka akses selebar-lebarnya terhadap akses informasi masyarakat tentang apa yang terjadi dengan gempa yang sudah berlangsung, masyarakat harus diberikan akses terhadap sumber informasi dari mendengarkan sistem radia komunikasi yang dikelola BPBD, RAPI, radio amatir, televisi dan lain sebagainya.

Jepang yang memilki hampir 7.000 lebih skenario baik di level masyarakat sekolah dan pemerintah, masih kecolongan dengan gempa  dan tsunami setahun yang lalu. Namun, skenario tersebut semuanya memiliki kegunaan, buktinya gempa yang mengakibatkan tsunami 2,5 kali yang dialami Aceh hanya memakan 19.000 korban jiwa. Sementara Aceh tahun 2004 tanpa skenario memakan korban 200.000 jiwa.

Karena itu, sudah saatnya kita membangun sebanyak-banyaknya skenario dalam menghadapi gempa dan tsunami dengan satu tujuan untuk mengurangi risiko dan meminimalisir jumlah korban di masa yang akan datang.

* Teuku Dadek, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat.