Prof Darwis: belum Jelas Kriteria
Kuota 20 persen yang disediakan untuk siswa miskin berprestasi bersekolah di rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI)
BANDA ACEH - Kuota 20 persen yang disediakan untuk siswa miskin berprestasi bersekolah di rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) tampaknya masih sulit terpenuhi. Rekrutmen siswa baru di RSBI sendiri saat ini masih banyak persoalan. “Anak-anak yang cerdas harus mendapat tempat pendidikan yang memadai. Idealnya begitu. Tapi, untuk kuota 20 persen siswa miskin yang berprestasi masih sulit terpenuhi. Standar kriterianya belum begitu jelas,” ujar Ketua Komisi Kurikulum Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Prof Dr Darwis A Sulaiman kepada Serambi, Senin (18/6). Hal itu dikatakan Prof Darwis menjawab Serambi terkait kebijakan pemerintah yang memberi kuota 20 persen kepada setiap siswa miskin berprestasi untuk bisa mengenyam pendidikan di sekolah berlabel RSBI.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengatakan, RSBI harus menyediakan kuota 20 persen untuk siswa miskin berprestasi untuk bersekolah di RSBI. Hal itu untuk menjawab kegelisahan bahwa siswa miskin berprestasi tidak berpeluang masuk RSBI.
Darwis menilai, sejumlah sekolah yang berlabel RSBI memang membuka diri untuk memenuhi kuota 20 persen tersebut. Namun tidak semua sekolah dapat memenuhi kuota tersebut, sehingga terpaksa diisi oleh siswa yang mampu membayar ketimbang kuota itu kosong.
Dia sebutkan, untuk saat ini kriteria siswa miskin berprestasi yang termasuk dalam kuota 20 persen belum diatur dengan jelas.
“Ke depan perlu diperjelas lagi agar pihak sekolah bisa lebih mudah untuk menerima para siswanya memenuhi kuota 20 persen ini,” jelasnya.
Darwis merespons positif program RSBI dilaksanakan, namun dia menilai saat ini proses yang berjalan di lapangan kelihatannya masih belum matang dan kerap menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, seperti halnya soal kurikulum.
“Dimana letak perbedaan antara kurikulum sekolah RSBI dengan sekolah yang lain. Soal biaya juga, program RSBI cenderung memberatkan siswa karena selain dibiayai pemerintah, juga dibutuhkan biaya dari orang tua siswa. Jadi, masalahnya sangat variasi. Saya kira perlu dikaji lagi,” katanya. (sar)