Dewan Kota Mulai Beraktivitas

BANDA ACEH - Aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Banda Aceh Senin (16/7) kemarin dilaporkan berjalan normal. Kegiatan administrasi maupun lainnya dilaporkan tetap berjalan seperti biasa. Hanya saja, tingkat kehadiran anggota dewan masih berkisar 60 persen. Sedangkan tiga pimpinan dewan tetap masuk kantor.

“Tidak ada masalah. Secara kedinasan urusan administrasi dan yang lainnya yang berkaitan dengan administrasi berjalan seperti biasa,” kata Kepala Sekretariat DPRK Banda Aceh, Ansharullah kepada Serambi di Banda Aceh kemarin.

Seperti diketahui, kisruh mengenai pembentukan alat kelengkapan DPRK Banda Aceh yang terjadi sejak dua bulan terakhir, mulai berdampak buruk terhadap roda pemerintahan setempat. Hingga kemarin, akibat kisruh tersebut Dewan Kota telah melewatkan dua agenda penting yang semestinya dibahas pada Mei dan Juni 2012, yakni LKPD 2011 dan pembahasan KUA PPAS APBK 2013.

Ansharullah mengatakan, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat Dewan hanya mengurusi berbagai hal yang berkaitan dengan operasional kedinasan. Namun dia akui, dengan adanya masalah internal di tubuh DPRK soal alat kelengkapan dewan yang belum diteken ketua dewan sedikit memengaruhi kinerja kelembagaan dewan. Bahkan untuk menunggu alat kelengkapan dewan yang baru, pihak Sekwan masih gunakan alat kelengkapan dewan yang lama.

“Kalau belum ada yang baru, ya kita gunakan yang lama dulu. Tapi kita berharap ke depan akan ada harmonisasi agar dicapai kesepakatan untuk alat kelengkapan dewan yang baru,” timpalnya.

Menurut Ansharullah, sampai kemarin aktivitas DPRK berjalan normal. Tiga pimpinan juga dilaporkan masuk kantor. Sedangkan anggota dewan yang hadir sekitar 60 persen. “Kalau dibilang lumpuh tidak juga. Yang ada masalah sedikit itu kan di kelembagaan dewan, sebab dengan tak adanya alat kelengkapan dewan bisa terkendala untuk melakukan LKPD 2011 dan pembahasan KUA PPAS APBK 2013. Tapi kalau sekretariat tetap jalan,” jelasnya.

Ketua DPRK Banda Aceh, Yudi Kurnia SE yang dikonfirmasi Serambi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menempuh langkah konkret untuk mencari jalan terbaik.

“Tentu akan dimusyawarahkan kembali bagaimana baiknya. Dalam waktu dekat ini akan kita lakukan,” ujarnya.

Menurut Yudi, ia tidak dalam posisi menolak untuk menandatangani SK alat kelengkapan dewan yang diputuskan dalam rapat paripurna dewan hasil sidang paripurna 16 Mei 2012. Cuma, SK tersebut masih perlu dilihat kembali karena ada sebelas anggota yang tidak terakomodir dalam keputusan paripurna tersebut. Berasal dari Demokrat sembilan orang, SIRA, PPP, dan PBB masing-masing satu orang.

“Mereka belum masuk dalam alat kelengkapan dewan. Jadi, kalau saya teken nanti jadi apa SK-nya,” kata Yudi. Diakuinya saat pengambilan keputusan sidang paripurna, dia berada di luar kota. Namun tiba-tiba saja saat pulang, SK tersebut disodorkan untuk ditandatangani tanpa mengakomodir 11 anggota dewan lainnya.

“Bukan saya tidak tanda tangani. Tapi saya lihat kenapa 11 anggota dewan lain tidak masuk. Kalau SK itu dibuat atas keputusan semua anggota, pasti akan saya teken. Bagi saya tidak ada masalah,” ujarnya.

Dia menghendaki agar SK tersebut dapat direvisi kembali untuk mengakomodir sebelas anggota dewan lainnya. “Tentunya akan ada mekanisme yang digunakan untuk memusyawarahkan kembali bagaimana baiknya. Di dewan itu kan ada tatib, jadi kita pedomankan saja pada tatib yang ada,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Yudi menambahkan, pihaknya akan mengajak para anggota dewan lainnya untuk berpikir kembali, mencari solusi terbaik atas kekisruhan di internal dewan. Sehingga, masalah tersebut tidak terkesan sebagai upaya pemaksaan kehendak. Terlebih, katanya, masalah tersebut sudah telanjur membentuk opini publik di media.

“Kita akan berembuk lagi, mencari jalan terbaik. Kita samakan pemahaman untuk kepentingan rakyat yang lebih besar, agar persoalan ini bisa cepat selesai,” pungkasnya. (sar)