Anggota DPRK Pertanyakan Status KMP Labuhanhaji

TAPAKTUAN – Meskipun sudah delapan bulan, Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Labuhanhaji “nginap” di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, namun belum juga ada kejelasan kapan kapal tersebut dioperasikan ke wilayah pantai barat-selatan Aceh. Melihat kondisi tersebut, kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan pun, kembali mempertanyakan dan mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengoperasikan KMP Labuhanhaji itu guna memperlancar arus transportasi dari Labuhanhaji–Simeulu.

“Kami selaku unsur pimpinan DPRK Aceh Selatan sangat berharap KMP Labuhanhaji yang sampai saat ini masih bersandar di Pelabuhan Ulee Lheue, itu bisa segera dioperasikan. Sebab dengan dioperasikannya KMP Labuhanhaji tersebut akan semakin memperlancar arus transportasi laut dari Labuhanhaji – Simeulue dan sebaliknya,” kata Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Khaidir Amin SE, Kamis (30/8), sebagai respon desakan dan keinginan masyarakat setempat agar KMP Labuhanhaji itu segera dioperasikan.

Bila KMP Labuhanhaji beroperasi, maka jadwal keberangkatan kapal pun akan bertambah dari sebelumnya dalam satu Minggu tiga kali menjadi lima kami. Jika penambahan rute itu, maka akan memperlancar arus transportasi dari dan ke Simeulue.

“Beroperasinya KMP Labuhanhaji itu akan memberi keuntungan ganda bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun informasi. Sebab selama ini masyarakat Simeulue baru bisa membaca koran selang satu hari setelah terbit,” kata Khaidir Amin.

Oleh karenanya, Politisi dari Partai PKPI ini meminta Pemerintah Aceh melalui dinas terkait untuk bisa segera mencari jalan keluar mempercepat pengoperasian KMP Labuhan Haji itu.

 Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Aceh Selatan, Drs Tio Achriyat yang dikonfirmasi Serambi di sela berlangsungnya acara dilahturrahmi dengan Dandim 0107/Aceh Selatan, Letkol Inf Saripiuddin SIP, Kamis (30/8) mengaku, pengoperasian KMP Labuhanhaji itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh selaku pemilik aset. Dan hingga saat ini, katanya, antara Pemerintah Aceh dengan pihak PT Angkutan Sungai Darat Penyeberangan (ASDP) masih terjadi tarik – menarik menyangkut pengelolaan KMP tersebut.

Dikatakan, ketika Kapal itu hanya terparkir di Pelabuhan Ulee Lheu makan akan sangat berpeluang terjadinya kerusakan karena mesin dan peralatannya tidak dioperasikan. Terlebih lagi kapal dimaksud sudah delapan bulan terparkir dipelabuhan tersebut.

“Sampai saat ini kita belum tahu kebijakan apa yang akan diambil oleh Pemerintah Aceh dan Dinas Perhubungan Provinsi terkait pengoperasional Kapal dimaksud, namun demikian kita dari Dinas Perhubungan Kabupaten juga berharap supaya KMP Labuhanhaji itu bisa segera dioperasikan,” pungkasnya.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika (Dishubkomintel) Aceh, Prof Dr Yuwaldi MSc didampingi Kabid Daratnya, Ir Andi Fiardi MST kepada Serambi mengatakan, rencana pengoperasian KMP Labuhanhaji ini ke wilayah pantai barat-selatan Aceh sudah dilaporkan kepada Gubernur Aceh. Gubernur telah menawarkan kepada PT ASDP, selaku BUMN Dephub yang berfungsi sebagai operator kapal penyeberangan antarpulau. Surat tawaran untuk pengoperasian kepada ASDP itu, sudah disampaikan kepada pihak ASDP, tapi sampai kini mereka belum mebalasnya.(tz)