A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

MaTA Pertanyakan Kasus BPKS Sabang - Serambi Indonesia
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 28 Juli 2014
Serambi Indonesia

MaTA Pertanyakan Kasus BPKS Sabang

Jumat, 15 Februari 2013 14:13 WIB
BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mempertanyakan dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Pasalnya, kasus yang terjadi di BPKS Sabang merupakan kasus besar yang harus segera diperjelas kepada publik dalam proses pengungkapannya.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian dalam rilis yang diterima Serambi, Kamis (14/2) menjelaskan, dua kasus yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh KPK merupakan kasus yang pernah dilaporkan oleh MaTA bersama GeRAK Aceh pada 31 Maret 2010. Kedua kasus itu yakni kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga dan pembebasan lahan untuk pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang.

“Sejak setelah pelaporan, kasus ini terbengkalai selama 2 tahun lebih. Kami berharap kasus ini diproses secara cepat dan menyeluruh,” kata Alfian.

Menurut dia, sesuai hasil analisis MaTA, pelaksanaan proyek (pembebasan lahan masyarakat) terindetifikasi terjadinya dugaan penggelembungan harga tanah. Disamping itu, pembebasan lahan menggunakan jasa pihak ketiga.

Tak hanya itu, ujar Alfian, mekanisme pembebasan lahan dilakukan dengan tidak mengikuti prosedur pembebasan lahan publik sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 56 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu system pembebasan lahan yang dilakukan di BPKS tidak melakukan pembentukan tim 9 (Sembilan) sebagai tim penaksir harga tanah yang akan dilaksanakan pembebasan.

Untuk tahun 2007 ujar Alfian jumlah anggaran yang digunakan untuk pembebasan lahan sebesar Rp97.538.465.250 terbukti terjadi selisih harga pembayaran untuk lahan melalui mekanisme pencaloan dengan total Rp.27.370.796.000

Kemudian tahun 2008 ujar Alfian, hasil analisa terhadap NJOP atas jumlah anggaran yang digunakan oleh BPKS untuk membebaskan lahan dari total Rp 185.425.592.000 tercatat terjadi selisih pembayaran yang merugikan negara sebesar Rp 85.425.592.000

Sedangkan kasus pembangunan dermaga tahun 2007 dan 2008, hasil analisis MaTA menunjukkan adanya potensi pelanggaran hukum dalam pengadaan barang dan jasa yaitu melakukan Penunjukan Langsung (PL) dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 189.425.024.500.

MaTA mendukung langkah yang sedang dilakukan oleh KPK saat ini dengan turun langsung ke Sabang untuk menyelidiki kedua kasus ini. Namun MaTA juga berharap, KPK juga harus menelusuri potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran lainnya di BPKS.

“Ini penting mengingat anggaran yang diperuntukkan untuk BPKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selama ini luput dari perhatian publik,” kata Alfian.(rel/swa)
Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
berita POPULER
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas