• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Minggu, 21 September 2014
Serambi Indonesia
Home » Opini

Penanggulangan Kemiskinan

Kamis, 4 April 2013 10:22 WIB
Oleh Ichsan M. Ali Basyah Amin

KEMISKINAN merupakan satu masalah utama yang dihadapi Aceh saat ini. Pada September 2012, tingkat kemiskinan Aceh mencapai 18,58%, menduduki peringkat kelima tertinggi di Indonesia. Sementara untuk wilayah Sumatera, Aceh menempati posisi  teratas. Meskipun telah mengalami penurunan dari 19,48% pada September 2011, namun tingkat kemiskinan Aceh relatif masih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional per September 2012 yang mencapai 11,66% (www.m.bisnisaceh.com, 11 Februari 2013).

Konflik keamanan yang berlangsung begitu lama dianggap banyak kalangan sebagai biang penyebab kemiskinan di Aceh. Meskipun musibah tsunami memperparah kemiskinan, namun dapat dikurangi lewat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Turbulensi keamanan di masa konflik menghancurkan infrastruktur, aset-aset produktif dan aktivitas ekonomi masyarakat. Situasi ini mengakibatkan Aceh yang memiliki kekayaan alam melimpah menjadi provinsi yang sangat miskin di Indonesia. Laporan Kajian Kemiskinan di Aceh (World Bank, 2008) mengungkapkan bahwa kemiskinan di Aceh juga terkait dengan daerah pedesaan dan rumah tangga dengan mata pencaharian di bidang pertanian, rendahnya pendidikan kepala rumah tangga, dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.

Lingkaran setan
Dalam perspektif ekonomi, kemiskinan pada dasarnya berhubungan dengan kepemilikan sumber daya, kualitas manusia, dan akses terhadap modal (Sharp, et al. 1996). Ketidaksamaan kepemilikan sumber daya menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia yang rendah berimbas pada rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini terkait dengan tingkat pendidikan, diskriminasi sosial dan keturunan. Sementara keterbatasan akses terhadap modal menyebabkan sulitnya peningkatan taraf hidup. Ketiga persoalan kemiskinan ini sering dianggap sebagai lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty).

Dalam rangka menanggulangi permasalahan kemiskinan, pemerintahan pusat telah melaksanakan berbagai program, seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), dan lain-lain. Sejak 2007, pemerintah juga meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai payung berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Dalam konteks Aceh, Bantuan Keuangan Peumamue Gampong (BKPG), merupakan satu program penanggulangan kemiskinan daerah yang utama. BKPG yang diberlakukan Pemerintah Aceh sejak 2009 ditujukan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan nasional. Program BKPG berjalan beriringan dengan program Alokasi Dana Gampong (ADG) yang didanai kabupaten/kota. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan pemerintah gampong.

Program penanggulangan kemiskinan di Aceh juga didukung oleh program/kegiatan di sektor-sektor seperti infrastruktur (misalnya pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur antarwilayah), kesehatan (misalnya program Jaminan Kesehatan Aceh) dan pendidikan (pemberian beasiswa anak yatim, dll). Upaya yang telah ditempuh ini, meski perlu terus dikembangkan dan disempurnakan, merupakan langkah tepat karena alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan menciptakan anggaran yang pro-poor (mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin) (Brodjonegoro, 2003).   

 Sulit diturunkan
Bagaimanapun, meski berbagai program telah dilaksanakan dan banyak dana telah dikucurkan untuk mengatasi kemiskinan, ternyata kemiskinan masih begitu sulit diturunkan. Ini sebenarnya bukan hanya persoalan di Aceh, tetapi juga masalah nasional. Selama 2002-2009, misalnya, walaupun pemerintah pusat telah mengeluarkan dana Rp 319,5 triliun untuk pengentasan kemiskinan, tingkat kemiskinan di Indonesia hanya turun sekitar 4% (Saidi, 2010).

Mengingat kemiskinan merupakan persoalan pelik dan kompleks, maka Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Aceh juga perlu melakukan terobosan-terobosan kebijakan untuk mempercepat upaya penanggulangannya. Best practices (pengalaman sukses) penanggulan kemiskinan berbagai wilayah dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan. Berikut adalah best practices penanggulangan kemiskinan di beberapa wilayah Indonesia yang dapat dipertimbangkan.

Dalam rangka mengembangkan Kabupaten Enrekang di Sulawesi Selatan yang miskin dan terbelakang, Bupati La Tinro La Tunrung membuka akses jalan di kampung-kampung. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, La Tinro juga memerintahkan semua kepala dinas dan pejabat eselon atas turun ke desa-desa dan menginap di rumah masyarakat untuk memahami akar kemiskinan. Dari hasil penulusuran, diketahui secara lebih nyata persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pemahaman ini selanjutnya diikuti pemberian modal, ternak dan subsidi pupuk kepada masyarakat, sehingga lapangan pekerjaan menjadi berkembang dan kemiskinan di Enrekang turun drastis dalam kurun waktu dua tahun.

Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Bupati Muda Mahendra mendahulukan program layanan publik untuk bidang kesehatan, pendidikan dan ketahanan pangan dengan mereformasi alokasi anggaran dan pelayanan pemerintahan. Bupati diantaranya menolak pembangunan rumah dinas dan pengadaan mobil dinas serta menyeleksi ketat pembentukan tim kerja SKPD yang dianggap pemborosan. Hasilnya, anggaran untuk belanja pegawai bisa diturunkan sampai di bawah 50% dan anggaran dapat dialokasikan untuk pengadaan sepeda motor bagi bidan desa dan pengadaan seragam sekolah. Bupati setempat juga berhasil menciptakan pelayanan satu pintu dengan memusatkan semua kewenangan perizinan pada Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) dan menetapkan pembayaran biaya perizinan lewat bank.    

Kabupaten Banyuwangi, yang meraih penghargaan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur pada 2012, mengatasi masalah kemiskinan dengan mengupayakan akses perbankan lebih luas bagi para pelaku usaha kecil. Para pelaku usaha juga mendapat bantuan perbankan untuk penguatan ekonomi, baik dalam bentuk bantuan modal, akses pasar, dan pelatihan manajemen usaha. Selain itu, Bupati Banyuwangi juga mendukung pengembangan ekonomi rakyat dengan melarang pendirian pasar modern untuk melindungi pedagang kecil.

Kebijakan bidang pendidikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang diterapkan Pemkot Yogyakarta juga menarik. Selain memberlakukan wajib belajar 12 tahun, Pemkot juga mewajibkan sekolah-sekolah favorit menerima anak-anak miskin dengan kuota 20% untuk memperbaiki masa depan mereka. Kebijakan ini merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin berdimensi jangka panjang. Anak-anak ini nantinya diharapkan dapat kuliah di perguruan tinggi ternama, lalu memperoleh pekerjaan dengan penghasilan menjanjikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian keluarganya.

 Dapat diadopsi
Pengalaman penanganan kemiskinan di berbagai daerah tersebut dapat diadopsi dan diadaptasi di Aceh. Pengalaman mereka mengajarkan bahwa komitmen dan kreativitas dalam menggali akar permasalahan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, dan pemberian kemudahan akses modal bagi masyarakat adalah beberapa kunci penting menghadapi kemiskinan.

Lebih dari itu, upaya penanggulangan kemiskinan juga akan mendatangkan hasil nyata, jika para pemimpin daerah memiliki kesungguhan dalam menjalankan amanah dan memberikan yang terbaik bagi daerah dan masyarakatnya.

* Dr. Ichsan M. Ali Basyah Amin, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe. Email: ichsan28@yahoo.com
Editor: bakri
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
173343 articles 16 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas