Jumat, 30 Januari 2015
Home » Opini

Tantangan Pembangunan Dayah

Selasa, 7 Mei 2013 08:48 WIB

HARAPAN dan inovasi pembangunan dayah (baca: pesantren) oleh Pemerintah Aceh bertumpu pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD), yang dibentuk pada 2008. Setidaknya ini dari perspektif ‘lingkaran luar’ dayah. Adapun dari `lingkaran dalam’ pendidikan dayah, ada atau tidaknya badan ini tidak terlalu berpengaruh. Fakta sejarah telah membuktikan bahwa dayah terus eksis menjadi sub sistem yang kuat dan mengakar dalam masyarakat bisa terus eksis tanpa adanya perhatian pemerintah.

Kendati demikian, mungkin semua akan sepakat bahwa terbentuknya badan dayah seharusnya bisa memacu pembangunan dan inovasi pendidikan dayah, baik pembangunan fisik maupun pembangunan dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai tujuan dari pendidikan dayah itu sendiri serta juga tujuan utama dibentuknya BPPD atau Badan Dayah oleh pemerintah Aceh. Namun realitasnya, saat ini pemerintah Aceh justru menunjukkan ketidakseriusannya dalam membangun dayah.

Setidaknya, hal itu terlihat dari minimnya alokasi anggaran yang diplot untuk Badan Dayah, yang pada 2013 ini, anggarannya dipangkas habis menjadi yang paling sedikit sepanjang sejarah lahirnya Badan Dayah. Padahal, pembangunan kualitas dayah juga butuh anggaran besar. Tidak bisa pemerintah hanya berharap, namun tidak mendukung dari segi anggaran. Inilah sebenarnya tantangan besar bagi dayah di Aceh. Dayah diharapkan terus memacu kualitas dan kemandiriannya, namun dukungan pada sektor anggaran sangat minim.

 Anggaran menurun
Tahun 2013 ini plot anggaran untuk dayah hanya sebesar Rp 25,9 miliar, dan trendnya terus menurun sejak awal pembentukan lembaga tersebut. Pada 2009, misalnya, anggaran dayah dialokasi sebesar Rp 200 miliar lebih, tahun 2010 turun menjadi Rp 100 miliar, tahun 2011 turun menjadi Rp 98 miliar, tahun 2012 lalu turun ke angka Rp 58 miliar, dan puncaknya tahun anggaran 2013 ini, menukik ke angka Rp 25,9 miliar.

Bayangkan, untuk program pengadaan buku di Dinas Pendidikan saja anggarannya mencapai Rp 100 miliar lebih. Padahal, DIPA Aceh tahun anggaran 2013 ini adalah yang terbesar dalam sejarah APBA seperti diberitakan Serambi beberapa waktu lalu. Secara yuridis, plot 20% anggaran untuk pendidikan bukan hanya untuk pendidikan umum saja lewat Dinas Pendidikan, akan tetapi juga untuk pendidikan dayah lewat Badan Dayah, seperti diamanahkan UUPA dan Qanun Pendidikan Aceh. Apalagi, fakta membuktikan bahwa dayah adalah benteng terakhir penegakan syariat Islam di Aceh.

Patut dicatat, bahwa membangun dayah tidak bisa dalam waktu singkat. Kita memang berharap agar dayah terus mandiri, tapi semua itu tidak bisa terwujud dengan sendirinya. Dayah memang akan tetap eksis dengan atau tanpa perhatian pemerintah karena memang dayah dikelola secara ikhlas, sebagaimana sejarah telah membuktikannya. Namun, jika berbicara tentang upaya membangun Aceh yang Islami, maka sangat tidak bisa dipahami jika pembangunan dayah tidak menjadi prioritas.

Alasan bahwa Badan Dayah tidak memiliki program yang bagus untuk pembangunan dayah sehingga anggaran dipangkas sungguh tidak bisa diterima dengan logika yang sehat. Seharusnya, jika memang Badan Dayah tidak mampu membuat Renstra atau program yang konstruktif, semestinya lembaga itulah yang harus ditata kembali, termasuk kualitas personal pengelolanya. Beri Badan Dayah ini tim ahli yang bisa memberikan ide-ide konstruktifnya untuk pembangunan dayah. Banyak akademisi dan ulama dayah yang mengerti kemana seharusnya arah pembangunan dayah.

Halaman12
Editor: bakri
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas