Kilas Balik Pajak Nanggroe

PERSOALAN pajak nanggroe bukan hal baru di Aceh. Pada 2008, ketika Kapolda Aceh masih dijabat Irjen Pol Rismawan ia sempat membentuk dua tim khusus untuk memburu oknum pengutip pajak ilegal itu dan pelaku pembalakan liar. Tujuannya untuk mewujudkan rasa aman, tenteram, serta tercapainya pembangunan sesuai harapan dan tuntutan masyarakat.

Tim itu beranggotakan personel Densus 88, Brimob, Reskrim, dan Samapta. Sedangkan sebelumnya, berdasarkan survei salah satu grup supporting Bank Dunia (World Bank), yakni International Finance Corporation (IFC), terungkap bahwa para investor di Aceh ketika itu mulai mengeluhkan pungutan pajak nanggroe yang tak kunjung hilang, meski Aceh bukan lagi daerah konflik bersenjata.

Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi di Aceh, sehingga perihal pajak nanggroe itu dimasukkan ke dalam salah satu dari sepuluh hambatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Terlebih lagi, pungutan pajak tersebut ternyata tidak hanya menyasar para investor luar dan dalam negeri, namun juga para pengusaha, pemerintahan, hingga pelaksana proyek.

“Pajak liar ini merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan pihak investor dalam survei yang kami lakukan,” kata Business Development Analyst IFC, Luqyan Tamanni kepada Serambi, 28 Mei 2008.

Saat berkampanye pada Pilkada 2012, Irwandi Yusuf pernah pula menyatakan Aceh tidak akan maju jika pajak nanggroe masih ada. Dia bertekad untuk memberantasnya jika terpilih. Tapi ia tak terpilih.

Wakil Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf sering pula mendengar laporan dan pengaduan kepala-kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) bahwa kinerja mereka di lapangan terhambat, karena masih ada pihak yang meminta pajak nanggroe saat proyek pascatender hendak diimplementasikan.

Pada medio Juli 2012 Wagub Muzakir Manaf mengecam praktik ilegal itu dan meyakini pajak nanggroe akan segera berakhir seiring dengan membaiknya perekonomian Aceh.  Namun, seperti diakui Kapolda Aceh kemarin, pajak yang meresahkan itu, masih saja ada yang kutip. (sal/dik)