Serambi MIHRAB

Menguat, Desakan Mensyariahkan Bank Aceh

WACANA untuk mensyariatkan bank milik Pemerintah Aceh (Bank Aceh) terus menggelinding dan mendapatkan dukungan

WACANA untuk mensyariatkan bank milik Pemerintah Aceh (Bank Aceh) terus menggelinding dan mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan. Pihak Bank Aceh sendiri mengatakan sedang mempersiapkan berbagai regulasi untuk melepaskan unit usaha syariahnya.

Desakan pensyariatan Bank Aceh itu kembali disuarakan para pengurus dayah, akademisi, pengacara, dan wartawan kepada dua praktisi perbankan, Haizir Sulaiman (Direktur Syariah Bank Aceh) dan Sugito (Direktur Utama BPRS Hikmah Wakilah) yang hadir sebagai pemateri pada acara pengajian Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI). Pengajian di Rumoh Aceh Kopi Luwak, Jeulingke, Banda Aceh, Rabu (3/9/) malam, juga dihadiri Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Nurdin F Joes.

Sebelumnya, desakan pensyariatan Bank Aceh ini mengemuka dalam beberapa forum pertemuan ulama-santri serta RDPU Raqan Acara Jinayah. Ajakan mensyariatkan bank milik Pemerintah Aceh juga dikemukakan oleh para Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh, pada pengajian dan diskusi rutin KWPSI Rabu (18/9/2013) malam. (Lihat, Serambi edisi Jumat, 20 September 2013).

Menanggapi hal ini, Direktur Syariah Bank Aceh, Haizir Sulaiman mengatakan, semakin kuatnya desakan pensyariatan Bank Aceh telah memacu pengurus Bank Aceh untuk segera memandirikan pengelolaan Unit Usaha Syariah (UUS). Menurut Haizir, pemisahan (spin off) Bank Aceh Syariah dari Bank Aceh konvensional, lebih memungkinkan dilakukan dalam waktu cepat, ketimbang mengonversikan (mengubah sistem) Bank Aceh konvensional menjadi Bank Aceh Syariah.

“Itulah beban kami yang luar biasa. Karena kami sadar bahwa sudah seharusnya Aceh yang menerapkan syariat Islam memiliki bank daerah berbasis syariah yang berdiri sendiri,” ungkap Haizir.

Sejauh ini, sebut Haizir, bank syariah yang sudah berdiri sendiri atau pisah dari unit usaha induknya antara lain, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BCA Syariah. “Kalau untuk level bank milik daerah, baru Bank Jabar (Jawa Barat) yang sudah memiliki bank syariah yang berdiri sendiri. Itu karena didukung oleh gubernur yang luar biasa komitmennya terhadap ekonomi syariah,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan tentang kesiapan unit usaha syariah Bank Aceh untuk lepas dari induknya, Haizir Sulaiman mengatakan, saat ini pihak Bank Aceh terus merampungkan berbagai regulasi untuk keperluan pemisahan (spin off) Bank Aceh Syariah. Apalagi, saat ini semua pembiayaan Bank Aceh Syariah sudah pisah dengan Bank Aceh konvensional.

Dari sisi modal, lanjut Haizir, Bank Aceh Syariah juga sudah mencukupi syarat, minimal punya aset Rp 2 triliun, untuk menjadi bank yang mandiri. (Lihat, dasar hukum bank syariah). “Posisi 1 Oktober 2013 Bank Aceh Syariah memiliki aset sebesar Rp 2 triliun, dua kantor cabang dan 12 kantor cabang pembantu. Sedangkan Bank Aceh konvensional asetnya sudah mencapai Rp 16 triliun,” kata Haizir.(nal)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved