Keterancaman Pangan Kaum Miskin Kota

Oleh Eka Azwin Lubis

SATU satu masalah yang sering di hadapi oleh semua negara adalah persoalan pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduknya terutama untuk mereka yang dikategorikan sebagai kelompok keluarga miskin Terlebih lagi, pada waktu diadakannya pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah kepala negara yang tergabung dalam APEC yang berlangsung di Vladivostok, Rusia, mereka juga membahas tentang ketahanan pangan khususnya krisis pangan yang berlangsung di negara berkembang.

Masalah ini memang sangat penting mengingat pangan merupakan isu global dunia dan menjadi perhatian oleh setiap negara. Karena hal ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok manusia. Selain itu, munculnya persoalan krisis pangan ini tentu tak lepas dari berbagai faktor seperti bertambahnya jumlah penduduk, terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, pabrik, industri, dan jalan serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rakyat terhadap hasil pangan yang mana semua ini berdampak pada semakin meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap pangan dengan aneka ragam jenisnya khususnya beras.

Itulah sebabnya, tidak mengherankan jika Food Agriculture Organization (FAO) telah memprediksikan bahwa untuk rentang waktu 2015 sampai 2030 mendatang, diperkirakan produksi pangan akan mengalami penurunan mencapai 1,6% pertahun. Namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk dunia sebesar 0.8% pertahun.

Walaupun ini hanya merupakan sebuah prediksi untuk sekian puluh tahun lamanya kedepan, tapi hal ini tentu menjadi sebuah peringatan baik bagi kita semua akan pentingnya pengolahan sumber daya alam yang ada secara optimal sehingga kebutuhan akan pangan tetap dapat terpenuhi.

Masalah kemiskinan memang merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan masyarakat terlebih lagi, karena fenomena sosial ini memiliki implikasi tersendiri yang tidak hanya terkait dengan masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melainkan juga dapat menimbulkan konsekuensi terhadap munculnya berbagai bentuk patologi sosial lainnya.

 Penduduk miskin
Di Indonesia misalnya, menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai pada Maret 2013 yaitu sebanyak 28,07 juta jiwa. Jumlah ini telah mengalami penurunan sebesar 0,3% dibandingkan pada bulan September pada 2012 yang mencapai angka 28,59 juta jiwa.

Sementara jumlah penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan yaitu 10,33 juta sementara di daerah pedesaan mencapai 17,74 juta orang miskin. Meskipun secara kuantitatif jumlah penduduk miskin yang telah mengalami penurunan, namun faktanya di lapangan kelihatan masih ada saja sejumlah orang miskin, gelandangan, serta pengemis bisa ditemui di berbagai tempat terutama di kota metropolitan.

Apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang setiap kali tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai sehingga hal ini berpotensi memicu tingginya angka penggangguran yang resikonya berpengaruh terhadap timbulnya aneka bentuk tindak kriminalitas.

Tak hanya itu, kemiskinan bisa pula berisiko pada munculnya masalah sosial lain. Umpamanya tumbuh suburnya kawasan pemukiman kumuh yang mana hal ini merupakan masalah tersendiri yang harus di atasi. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang di dalamnya mencakup peningkatan serta perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, secara teoritik muncul beragam konsep tentang kemiskinan tapi, namun terlepas dari semua itu yang jelas kemiskinan dapat dipahami sebagai ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan kedepannya seperti sandang, pangan serta perumahan.

Di samping itu, ada juga orang beranggapan jika kemiskinan dapat dipandang sebagai kekurangan, dalam hal pendidikan, kondisi kesehatan yang buruk dan terbatasnya sarana transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu dengan bertitik tolak pada konsep kemiskinan di atas wajar kalau kemiskinan seharusnya dientaskan. Sebab bagaimanapun bentuknya gejala sosial itu, yang pasti kemiskinan akan menimbulkan penderitaan, kebodohan, ketertinggalan, serta keterbelakangan bagi keluarga miskin.  

 Setumpuk program
Oleh sebab itu, logis apabila muncul setumpuk program yang tujuannya untuk melepaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan dengan harapan mereka ini dapat memenuhi kebutuhan primernya, yang di dalamnya meliputi pemenuhan kebutuhan pangan. Contoh, hadirnya program bantuan untuk orang miskin seperti program IDT (Inpres Desa Tertinggal), JPS (Jaring Pengaman Sosial), BLT (Bantuan Langsung Tunai), BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat), serta berbagai bentuk subsidi lainnya untuk keluarga miskin yang setidaknya dapat membantu meringankan beban hidup orang miskin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya.

Lagi pula guna mencapai tujuan pembangunan masyarakat, maka satu strategi pembangunan yang digunakan untuk menuntaskan penduduk miskin dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan sosial ekonomi rakyat sebagai basis terbesar diharapkan dapat menghasilkan landasan yang kokoh lewat peningkatan daya beli masyarakat secara menyeluruh.

Untuk itu, melalui program bantuan untuk penduduk miskin merupakan program dan gerakan nasional yang berorientasi pada masyarakat miskin sehingga relevan dengan bangunan sektoral, regional, daerah dan upaya pembangunan masyarakat. Melalui program ini dapat dinilai sebagai upaya pemerataan dan peningkatan SDM pembangunan yang bertujuan memantapkan sosial ekonomi penduduk miskin.