RAPBN 2026: Alokasi Ambisius, Harapan Besar, dan Tantangan Implementasi

*) Oleh: Prof. Dr. Ir. Muhammad Irham, S.Si, M.Si.

PRESIDEN Prabowo Subianto telah mengumumkan delapan program prioritas RAPBN 2026 dengan porsi anggaran yang sangat besar untuk sektor-sektor sosial dan strategis.

Misalnya, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,8 triliun (sekitar 20 persen dari APBN) – tertinggi sepanjang sejarah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat Rp335 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima (siswa, ibu hamil, balita).

Sektor ketahanan pangan mendapat Rp164,4 triliun untuk swasembada beras/jagung, dan ketahanan energi dialokasikan sebesar Rp402,4 triliun (sebagian besar subsidi BBM/listrik/LPG).

Di sisi lain, untuk kesehatan disiapkan Rp244 triliun (meliputi JKN bagi 96,8 juta rakyat miskin/rentan), serta Rp181,8 triliun untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM (termasuk 80.000 Koperasi Merah Putih).

Sementara itu, anggaran pertahanan 2026 ditetapkan sekitar Rp185 triliun untuk modernisasi alutsista dan penguatan cadangan, dan investasi serta perumahan rakyat (program 3 juta rumah, hilirisasi senilai US$38 miliar) diprioritaskan dengan dukungan APBN.

Angka di atas mencerminkan peningkatan signifikan dari program-program serupa pada tahun 2025.

Misalnya, MBG 2026 (Rp335T) hampir dua kali lipat dari anggaran MBG 2025 (~Rp171T), dan belanja pendidikan naik dari Rp724T pada tahun 2025 menjadi Rp757,8T pada tahun 2026.

Total belanja negara 2026 diperkirakan Rp3.787T (naik 7,3 % YoY).

Namun perlu dicatat bahwa sebagian besar belanja pusat naik 17,8 % , sedangkan transfer ke daerah malah turun 24,8 % , yang bisa menjadi tantangan pemerataan di tingkat lokal.

Dengan beban anggaran sebesar itu, para ekonom internasional dan lembaga pemeringkat keuangan memberi peringatan agar program-program sosial baru itu dirancang matang-matang agar tidak membebani defisit fiskal.

Misalnya, Fitch menyebut program makan siang gratis sebesar itu bisa mencapai 2 % PDB setiap tahun, dan Bank Dunia memperingatkan pada batas defisit 3 % PDB.

Ketahanan Pangan dan Energi: Bahan Dasar Kemandirian, Perlu Teknologi dan Regulasi Tepat

Pemerintah menganggap ketahanan pangan sebagai “fondasi kemandirian”.

Alokasi Rp164,4T dialokasikan untuk produksi (46,9T pupuk, cetak sawah, alsintan) dan cadangan pangan (mis. 3 juta ton beras bulog seharga 22,7T).