Politik ‘Rakit Darurat’ Pemilu 2014

Oleh Nab Bahany As

Meunyoe kana raket bak pisang, keupeu teuh lom bak rangkileh. Meunyoe ka leupah ta jeumeurang, keupeu teuh lom raket paleh.

UNGKAPAN di atas menarik dicermati dalam setiap memasuki musim Pemilihan umum (pemilu). Rakyat dalam lirik syair bahasa Aceh di atas bisa bermakna ganda; Selagi dibutuhkan, bisa difungsikan sebagai “rakit penyeberang” untuk menuju “pulau harapan”. Tapi setelah sampai di seberang, posisi rakyat pun tak ubah seperti pohon rangkileh yang sama sekali tak lagi berarti apa-apa.

Begitu pula posisi rakyat dalam setiap musim pemilu tiba. Rakyat selalu dijadikan alat penyeberangan calon legislatif (caleg). Setelah mereka dipilih oleh rakyat, banyak yang lupa pada jasa rakyat yang menyeberanginya hingga berhasil duduk di kursi parlemen. Apalagi niat awalnya dalam pencalonan diri memang bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kesejahteraan dirinya, keluarganya dan kelompok dari partainya sendiri.

Kalau itu yang menjadi target keanggotaan seorang calon legislatif, sungguh tidak heran setelah kursi berhasil didapatkan, rakyat akan kembali menjadi rakyat. Dan yang berhasil disuarakan oleh rakyat akan tetap menamakan diri wakil rakyat. Sehingga atas nama rakyat,  para wakil rakyat pun tak segan-segan menghabiskan uang rakyat. Mulai dari gaji pembantunya ditanggung oleh rakyat, sampai melancong ke luar negeri juga dengan uang rakyat.

Siapa yang tak akan tergiur jadi wakil rakyat, bila semua keinginannya dapat dengan mudah mengatasnamakan untuk kepentingan rakyat. Maka tak heran kalau dalam tiap musim Pemilu tiba, rakyat disembah-sembah, disanjung-sanjung dan dipuja-puja. Sebab tanpa dukungan rakyat, keinginan untuk menjadi wakil rakyat tak mungin diperolehnya. Terlebih saat-saat menjelang pemilihan, hampir tiap hari banyak yang mondar-mandir memperkenalkan dirinya pada rakyat dengan segala kejujuran, keluguan dan keshalihan untuk mendapat kepercayaan rakyat. Celakanya, tak sedikit rakyat terjebak dalam lubang yang sama dari apa yang telah diperankan para caleg pada pemilu-pemilu sebelumnya.

 Wajib baca Alquran
Pada Pemilu 2014 kali ini, dalam konteks Aceh ada beberapa hal yang menarik diamati. Yaitu, bukan hanya karena para caleg diwajibkan bisa baca Alquran sebagaimana disyaratkan pada Pemilu 2009 lalu. Wajib bisa baca Alquran bagi caleg ini belum tentu jadi jaminan untuk sebuah perubahan moral politik. Yang mesti disyaratkan ialah bagaimana isi Alquran itu dapat diamalkan dalam menjalankan amanah rakyat oleh setiap caleg yang terpilih menjadi wakil rakyat nanti. Mungkin itu lebih mulia daripada diwajibkan harus bisa baca Al-Quran secara formalitas, atau sekalipun mereka bisa hafal 30 juz sekaligus, tapi bila moral politiknya tidak mencerminkan dari apa yang mereka baca dari isi Alquran itu sama halnya dengan sebuah simulasi permainan belaka.

Kemudian menyangkut isu yang diperjual-belikan oleh masing-masing partai melalui calegnya pada Pemilu 2014 ini, saya kira tak jauh beda dari isu-isu yang pernah dijual pada pemilu sebelumnya, baik oleh caleg parlok maupun caleg parnas. Mungkin yang sedikit agak berbeda kalau parlok dalam menarik simpatisannya lebih pada isu keinginan mengembalikan citra kejayaan Aceh dengan latar belakang hitorisnya. Sementara parnas lebih memanfaatkan isu-isu seputar pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, memperjuangkan pendidikan gratis, mengegakkan keadilan, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat serta pemberantasan korupsi.

Walaupun isu itu sudah merupakan barang dagangan lama yang sudah terlalu sering dijual dalam setiap musim Pemilu, tapi masih dianggap akan sangat laris untuk dipasarkan kembali dalam Pemilu kali ini-sebagai pertanda bahwa partai mereka adalah partai yang sangat memperhatikan nasip rakyat. Setidaknya, begitu haluan perjuangan yang sedang dipasarkan kepada publik oleh para Caleg dalam setiap musim pemilu tiba.

Pertanyaannya, akankah rakyat masih percaya pada caleg-caleg partai yang sudah bermunculan untuk duduk di DPRA/DPRK Aceh dengan menjual isu-isu tersebut setelah mereka berhasil terpilih dalam Pemilu 2014 ini. Rakyat harus belajar banyak dari pengalaman terhadap Caleg yang pernah didukung dalam Pelimu-pemilu sebelumnya. Ini penting dicermati oleh rakyat untuk tidak kecewa di kemudian hari. Rakyat harus selektif betul memilih orang yang bakal menjadi wakilnya pada Pemilu 2014. Jangan hanya karena sehelai kain sarung, dua botol sirup, sekilo gula, atau sepaket sembako, lalu rakyat bisa terpancing dengan semua itu.

Sebagai rakyat kita harus menyadari, bahwa suara kita selaku rakyat harus dibayar mahal oleh para caleg yang berhasil duduk di wakil rakyat nanti. Bayaran yang kita harapkan mungkin bukan dalam bentuk meteri, melainkan tanggung jawab dan komitmen mereka sebagai seorang anggota legislatif. Apakah mereka mampu melaksanakan amanah rakyat yang mereka ucapkan dalam kampanye dan sumpah pelantikannya sebagai wakil rakyat nanti.

Untuk itu, sekali lagi, kita sebagai rakyat harus selektif betul memberi dukungan bagi para caleg yang akan duduk di DPRA/DPRK Aceh, termasuk caleg DPR-RI dari Aceh. Rakyat hendaknya jangan lagi terjebak dalam gaya-gaya permainan politik lama para caleg pada tiap pemilu yang tidak menguntungkan rakyat sendiri. Apalagi, dalam alam demokrasi Indonesia saat ini, siapa saja tak ada halangan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Caleg sekarang bisa saja muncul dari berbagai latar profesi. Saudara kita kuli bangunan, tukang ojek, penjual bokso, pekerja salon, penjual sayur, para aktifis, tukang demo boleh mengalih profesi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Karena pencalonan menjadi anggota dewan sekarang sebuah peluang lapangan kerja lima tahunan, bukan lagi sebagai jenjang karier politik yang ditokohkan sebagaimana yang dikaderkan oleh partai-partai politik sebelumnya.

 Orintasi caleg
Orientasi caleg sekarang lebih pada pengisian lapangan kerja --dengan harapan kalau terpilih setidaknya untuk lima tahun ke depan sudah merasa aman-- maka bagi yang terpilih pun harus dapat memanfaatkan aji mumpung dalam lima tahun itu untuk mengubah segalanya, mulai dari gaya hidup sampai pergaulannya memang harus disesuaikan karena sudah menjadi orang terpandang sebagai “anggota yang terhormat”. Sayangnya, terkadang mereka lupa bahwa yang membuatnya menjadi seperti itu adalah rakyat. 

Maka berhati-hatilah, sebagai rakyat tentu tak ingin lagi terus-menerus dijadikan “rakit darurat” dalam setiap musim pemilu tiba. Setelah keinginannya tercapai, rakit itu pun dicampakkan tak berguna lagi. Watee di laot sapeu pakat, trok u darat ka laen cerita. Saya yakin, rakyat sebenarnya sudah memahami betul moral politik elite bangsa. Apalagi hampir saban hari media massa menyeroti berbagai kasus penyalahguaan kekuasaan para elite pemimpin, tak kecuali anggota legislatif. Semua itu adalah pembelajaran politik rakyat yang sangat berguna terhadap lemahnya kepercayaan publik bagi anggota legislatif.