Iskandar Usman: Pusat Harus Bijak Sikapi KKR Aceh

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan pemerintah pusat diminta

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan pemerintah pusat diminta lebih bijaksana dalam menyikapi pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh sebagai salah amanah MoU Helsinki.

“Pusat bersikap terlalu paranoid (ketakutan). Kami berharap, pemerintah pusat lebih mengedepankan sikap yang arif karena KKR merupakan amanah dari MoU Helsinki,” ujarnya kepada Serambi di Banda Aceh, Selasa (9/12).

Menurut Iskandar, selama ini pemerintah pusat belum menunjukkan satu sikap yang bijak dalam mempercepat pembentukan KKR di Aceh. Padahal, kata dia, perdamaian yang dirasakan rakyat Aceh selama ini merupakan wujud dari lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM.

“Coba bayangkan bagaimana sedihnya keluarga korban konflik dengan kondisi yang terkatung-katung seperti ini. Sementara DPRA sudah melakukan tugasnya merampungkan Qanun KKR dan kami tetap mendorong agar terus berjalan seperti pembentukan komisioner nantinya. Maka pemerintah pusat jangan terus mencari alasan pembenaran untuk menghambat KKR Aceh berjalan,” ungkapnya.

Menurut Iskandar, Aceh memiliki kekhususan secara undang- undang, termasuk untuk membentuk KKR. Untuk itu, kata dia, pemerintah pusat selayaknya melihat kekhususan Aceh ini tidak dibenturkan dengan peraturan lain atas alasan aturan lain yang lebih tinggi.

Seperti diketahui pemerintah pusat menegaskan Qanun tentang pembentukan KKR Aceh dinilai melampaui kewenangan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Hal ini bisa terjadi jika KKR diberi kewenangan mengadili pelaku pelanggaran HAM. Sementara dalam UU Nomor 11 tahun 2006 hanya diatur terkait pembentukan kelembagaan dan tidak meliputi kewenangan KKR. “Dalam UU Nomor 11 yang diatur hanya kelembagaan tak meliputi kewenangan KKR Aceh. Nah, sedangkan KKR Aceh jadi satu dengan KKR Nasional,” ujar Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Mendagri, Zudan Arif Fakrullah, di Jakarta, Jumat lalu. (sar)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help