‘Imagologi Politik’

Oleh Ikhsan Hasbi

DUNIA perpolitikan adakalanya dipenuhi berbagai kreasi dan variasi oleh lakon para pemain dalam menajamkan kukunya untuk meraih popularitas, dukungan dan kepentingan. Berbicara pencitraan dalam dunia politik seperti melihat lampu lalu lintas yang terdiri dari tiga rambu, merah, kuning dan hijau. Meskipun ketiga warna itu masing-masing punya arti, namun hampir setiap kali, kita sering menyebutkannya lampu merah. Karena memang lampu merah paling menonjol dan berkesan dalam pandangan orang kebanyakan.

Begitu pula pencitraan, menjadi sudut pandang yang khas bagi seseorang untuk menilai individualitas dan kelompok dalam perpolitikan. Ketika image yang dibangun mempunyai nilai yang menggugah, maka orang biasanya akan tertarik. Dewasa ini, dikenal istilah imagologi untuk mengungkapkan fase dan tindak lanjut atas usaha untuk memperkenalkan atau membangun pencitraan.

Imagologi (imago berarti imaji atau citra dan logos berarti ilmu atau kebenaran) adalah istilah sentral yang digunakan untuk menjelaskan ilmu tentang citra atau imaji di dalam masyarakat informasi serta peran sentral teknologi informasi dalam membentuk citra tersebut. Dari perkembangan teknologi pencitraan mutakhir, imagologi terus bergaung sebagaimana keinginan agar sampai pada hasrat yang dituju, seperti radio, televisi, video, internet, surveillance, satelit, dan realitas virtual yang menciptakan sebuah dunia yang di dalamnya aspek kehidupan setiap orang sangat bergantung pada dunia citraan. Penggunaan citra-citra tertentu untuk menciptakan imaji tentang realitas yang pada titik tertentu dianggap merupakan realitas itu sendiri merupakan sasaran dari imagologi. Padahal, semuanya tak lebih dari sebuah fatamorgana dan fantasmagoria (Yasraf Amir Piliang, Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial, 2003: 150)

Politik pencitraan
Hampir setiap orang menyadari, teknologi telah memudahkan kinerja manusia dari kesulitan-kesulitan yang memakan waktu lebih lama, tenaga kerja yang besar, dan upah yang mesti dikeluarkan untuk para pegawai. Bahkan, bukan cuma itu saja, image seseorang pun bisa dibentuk dengan penguasaan teknologi dan materi yang dimiliki. Dalam dunia perpolitikan, mustahil berbicara dukungan tanpa disertai pencitraan. Pencitraan mampu menunjang dan bahkan menjadi barometer seorang politikus untuk mendulang kekuatan, menggalang dukungan, dan mematenkan kuasanya di mana pun saja.

Karena itulah, mereka merasa perlu untuk mengalihkan pandangan masyarakat dengan menciptakan fatamorgana-fatamorgana. Fatamorgana menjadi sebuah konsep tersendiri untuk menyembunyikan makna. Bahkan disebut sebagai konsep yang tidak menunjukkan realitas sesungguhnya dan tidak menunjukkan referensi, namun mampu menggiring satu atau banyak orang pada konsep tertentu, padahal posisinya tak lebih dari sekedar tanda dusta (false sign). Orang-orang menangkap pesona, namun sebenarnya kehampaanlah yang mereka dapati, yang telah memerangkap asumsi mereka dalam halusinasi.

Karena mempengaruhi kehidupan sosial, baik karena ia beroperasi dalam berbagai relasi, seperti politik, ekonomi, media komunikasi,seni dan fashion, kemunculan fatamorgana sosial itu menawarkan konsep yang yang sesungguhnya tidak menggambarkan realitas dan kebenaran, sehingga sifatnya semu. Produk-produk ilusi (mengenai demokrasi, kepahlawanan, kemanusiaan, kejantanan, kefeminiman, status, prestise) dari tayangan televisi, film dan sebagainya hanya menawarkan teknologi pencitraan dan imagologi. Realistis atau tidaknya, masyarakat bisa bernilai seiring berjalan waktu, dengan terbukanya berbagai selubung.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan iptek telah menciptakan budaya baru yang disebut budaya visual (visual culture), akibat didominasi dunia citraan. Karena hampir semua kegiatan manusia zaman kontemporer ini, menggunakan unsur-unsur visual dan citraan, baik dalam bidang politik (propaganda, kampanye), hukum (pengadilan, penyidikan), ekonomi (iklan, komoditi), sosial (rapat, bermain), keagamaan (dakwah), maupun kebudayaan (hiburan, tontonan). Budaya visual menjadikan unsur-unsur visual sebagai unsur utama pembentuk budaya tersebut. Seperti halnya dalam dunia politik, pembentukan citra (image building) seorang calon kepala pemerintahan, presiden, gubernur, bupati bahkan keuchik melalui berbagai media, yang mengutamakan unsur-unsur visual dan citraan telah menjadi bagian inheren dari dunia politik kontemporer. Dengan begitu, secara artifisial, citra yang dibangun memungkinkan akan mempengaruhi pilihan politik seseorang.

Bagaimana pun setiap hal biasanya mengundang resiko, dalam hal ini secara paradigma, penggunaan alat pencitraan yang terus menempatkan image dalam dunia non-realitas telah membuat masyarakat terpedaya dan membudayakan paradigma keliru. Artinya, masyarakat membiarkan dirinya terlena dengan kebohongan-kebohongan yang tidak terealisasi. Terjadinya jarak antara realitas dan pencitraan telah mengkonstruksi dan memanipulasi masyarakat untuk kepentingan subjek (pelaku) atau kelompok dengan berbagai cara, bahkan nampak telah memisahkan diri dari realitas itu sendiri.

Hal tersebut merepresentasikan bahwa citra telah menjadi cermin dari kepentingan, bukannya cermin dari realitas itu sendiri. Dari ironi semacam itu, sebut Yasraf Amir Piliang, yang tercipta adalah fatamorgana sosial yang di dalamnya tanda-tanda telah diputuskan relasinya dengan kebenaran. Secara tidak langsung dan terasa perlahan, dalam fatamorgana tersebut citra telah menggusur realitas, kepalsuan telah mengalahkan kebenaran, dan halusinasi telah membunuh kenyataan.

Tak sesuai isi
Masyarakat bisa menilai, pencitraan bukan apa-apanya ketika cover ternyata tidak sesuai dengan isinya. Barangkali kita selama ini terlena dengan materi sehingga mengabaikan nilai yang ingin kita junjung. Keuletan, kapabilitas, kejujuran, dan keseluruhan potensi yang menjadi harapan terhadap orang-orang terpilih, semestinya terlihat ketika masa pemerintahan tersebut berjalan.

Nah, setelah pemilu tahun lalu, barangkali sejauh ini kita sudah bisa menilai apa yang sudah dicanangkan dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan pemimpin terpilih, maupun para dewan, apakah mereka mampu mewakili harapan rakyat? Apakah mereka sudah melaksanakan semua target dan janji-janji kampanye semasa pemilihan dulu?

Bila kita sadar bagaimana dampak image yang dibangun semasa dulu, tentu untuk selanjutnya, janganlah kita membiarkan diri kita terbohongi atau malah membohongi diri sendiri dengan perilaku politik yang mengutamakan materi di atas kemampuan yang dimiliki.

Permasalahan yang selalu membentengi masyarakat dari keinginan untuk merubah kebiasaan buruk itu masih sama; kekerabatan, materi, kekuasaan dan sebagainya. Sehingga alternatif yang dianggap sangat membantu adalah dengan menyemai keinginan manusiawi itu dari cara yang mudah. Salah satunya ingin dibohongi dengan sekardus mie instan, sehelai sarung, sekilo gula, padahal tidak ada apa-apanya bila dibandingkan 5 tahun yang akan datang. Dan dengan begitulah politik kapitalis berjalan, memonopoli ekonomi masyarakat, maka masyarakat akan ikut dengan apa yang mereka katakan.

Keinginan untuk mencapai kebahagiaan dengan cara cepat membuat kita selalu ingin menyelesaikan masalah dengan masalah, yang justru padahal akan menambah masalah. Namun kesadaran itu muncul di kemudian hari, lebih tepatnya penyesalan, saat para pemimpin atau wakil yang telah dipilih ternyata tidak sesuai harapan dan harapan yang sudah dibangun belum berjalan dengan semestinya. Maka, dari sekarang, nilai-nilai dan orientasi yang dilakukan pejabat maupun individual non-pemerintahan harus dipahami dan diperhatikan, untuk masa selanjutnya kita tidak boleh lagi tergoda dan terkecoh dengan kamuflase dan image yang mereka bentuk. Wassalam.

* Ikhsan Hasbi, Alumnus Jurusan Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Email: ixsanoanoe@gmail.com