Kemerdekaan yang Direnggut dari Langit Aceh

Oleh: M. Shabri Abd. Majid*

Kemerdekaan apa yang sedang kita rayakan jika dari Aceh ke Medan saja rakyat harus berebut kursi, membayar mahal, atau memutar lewat Jakarta bahkan Kuala Lumpur hanya untuk kembali ke kota tetangga di negeri sendiri?

Apa arti merdeka jika perjalanan satu jam berubah menjadi beban ekonomi? Apa makna konektivitas jika warga harus terbang menjauh dulu untuk sampai ke daerah yang sebenarnya dekat?

Kemerdekaan tidak boleh hanya hidup di bendera, lagu perjuangan, dan pidato Agustus. Ia harus terasa dalam hak untuk berobat, belajar, bekerja, berdagang, menjenguk keluarga, dan bergerak secara layak. Mobilitas bukan kemewahan; ia adalah urat nadi kehidupan.

Konstitusi menjamin hak warga untuk bergerak dan memperoleh kemudahan demi keadilan, sementara UU Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan pelayanan publik harus cepat, mudah, terjangkau, transparan, dan akuntabel.

Maka, ketika rute Aceh–Medan dibuat sempit, mahal, dan melelahkan, persoalannya bukan sekadar tiket pesawat. Ini soal kemerdekaan yang belum sepenuhnya sampai ke Aceh.

Langit yang Dimonopoli

Inilah wajah pahit rute Banda Aceh–Medan hari ini. Rute dekat yang vital bagi pasien, mahasiswa, pedagang, pekerja, dan keluarga masyarakat Aceh kini berubah menjadi barang langka. Sebelum Covid-19, penerbangan langsung minimal dua kali sehari, dengan harga masih waras, bahkan pernah di kisaran Rp500 ribuan.

Kini semuanya terbalik: jadwal menyusut, pilihan maskapai mengecil, harga melangit. Berdasarkan pencarian tiket di tiket.com untuk keberangkatan 18 Mei 2026, penerbangan langsung hanya satu: Super Air Jet pukul 16.45 dari Banda Aceh ke Kualanamu. Terbang sekitar 1 jam 10 menit, tetapi tiketnya mencapai Rp1.136.151 sekali jalan, bahkan disebut lebih murah dari biasanya. Artinya, harga di atas satu juta untuk rute pendek seolah sudah dinormalisasi.

Pada Kamis dan Sabtu, penerbangan langsung bahkan tidak tersedia. Penumpang harus memutar melalui Jakarta dengan harga sekitar Rp4,8 juta dan Rp4,6 juta. Sebagian perjalanan lain harus transit belasan hingga puluhan jam, dengan harga sekitar Rp4,2 juta sampai lebih dari Rp5,6 juta.

Bahkan ada yang harus memutar lewat Kuala Lumpur, lalu kembali ke Indonesia hanya untuk tiba di Medan. Betapa ganjil: menuju kota tetangga di negeri sendiri, rakyat bisa dipaksa keluar negeri dulu.

Di sinilah wajah buruk dominasi pasar tampak telanjang. Ketika saingan nyaris tak ada, konsumen bukan lagi memilih, melainkan pasrah. Harga mahal diterima, jadwal sempit ditelan, layanan terbatas dimaklumi, perubahan jadwal dianggap nasib. Dalam pasar yang sehat, konsumen punya suara. Dalam pasar yang timpang, konsumen hanya punya dompet untuk diperas pelan-pelan.

Maka pertanyaannya harus dibuka terang: apakah ini murni mekanisme pasar, atau tata kelola rute yang terlalu nyaman bagi satu kepentingan? Jangan sampai ruang udara Aceh menjadi lorong tertutup: terbuka bagi satu maskapai, tetapi sempit bagi persaingan; longgar bagi harga mahal, tetapi sesak bagi rakyat yang butuh bergerak.

Kementerian Perhubungan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus turun tangan. Evaluasi tarif, frekuensi, slot, perubahan jadwal, dan status rute Banda Aceh–Medan sebagai jalur publik strategis. UU Nomor 1 Tahun 2009 menegaskan bahwa angkutan udara bukan semata bisnis. Pemerintah punya instrumen tarif batas atas. Yang kurang bukan alat, melainkan keberanian agar hak rakyat untuk bergerak tidak berubah menjadi ladang rente di udara Aceh.

Sayap Seulawah RI-001 yang Dilupakan

Ada ironi sejarah yang perih. Pada awal republik ini berdiri, ketika Indonesia masih rapuh dan terkepung, rakyat Aceh datang bukan dengan janji, tetapi dengan pengorbanan.

Dari emas yang dikumpulkan, harta yang dijual, kebun yang dilepas, lahirlah Seulawah RI-001, salah satu sayap pertama Republik. Pesawat itu bukan sekadar mesin terbang, melainkan tubuh logam dari kesetiaan Aceh kepada Indonesia.