Kementerian PU Diminta Siaga di Jalan Bireun -Takengon

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta siaga dan  segera memperbaiki setiap kerusakan yang terjadi di Jalan Nasional Bireuen-Takengon sepanjang 101 Km.

Lintasan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Kabupaten  Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, H. Firmandez, SE, mengatakan hal itu seusai rapat Panja, di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Senin (29/6/2015).

Firmandez, politisi Partai Golkar,  berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Aceh 2 mendapat banyak laporan masyarakat kawasan itu,  mengenai lambatnya penanganan kerusakan jalan di lintasan Bireuen-Takengon.

"Kementerian PU harus memberi jaminan kelancaran di lintasan tersebut. Itu adalah jalan nasional. Menjadi kewenangan Pusat memelihara dan perbaikannya apabila terjadi kerusakan akibat longsor, maupun sebab-sebab lainnya," kata Firmandez.

Firmandez menyarankan  Menteri PU agar membangun tebing penahan longsor dengan  tiang pancang berkonstruksi besi.

"Harus dibangun penahan longsor yang permanen. Bukan hanya sekadar tebingnya dikikis, karena akan longsor lagi," kata Firmandez.

Bandara Rembele

Pada bagian lain pernyataanya, Firmandez juga mendesak agar Kementerian Perhubungan menuntaskan pembangunan landasan pacu Bndara Rembele  dari 1400 meter menjadi 2.250 meter, sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti jenis Boing 737.

Kementerian Perhubungan mengucurkan dana 300 miliar untuk pembangunan perpanjangan landasan tersebut.

"Tidak boleh lagi tertunda penyelesaiannya. Kita akan kawal sepenuhnya," kata Firmandez.

Firmandez mengatakan, pembangunan bandara Rembela masih terkendala dengan pembebasan lahan. Karena itu ia mengharapkan pemerintah  Bener Meriah bisa menuntaskannya.

Kepala Bappeda Aceh Prof Abubakar Karim, MS secara terpisah menyatakan, usulan pengembangan Bandara Rembele dijukan pada  2013, ketika terjadi gempa Gayo.

Pembangunan  perpanjangan landasan pacu sudah dimulai tahun 2014 dengan anggaran Rp  300 miliar tapi tidak terserap semua.

Pemerintah Aceh menyediakan anggaran pembebeasan tanah bandara  Rp 18 miliar  pada 2014 dengan realisasi Rp  13 miliar.