RAPBA 2016 Kembali Dibahas
Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Senin (4/1) hari ini dijadwalkan
BANDA ACEH - Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Senin (4/1) hari ini dijadwalkan akan bertemu untuk menyusun kembali kelanjutan pembahasan RAPBA 2016. Sebelumnya pembahasan sempat terhenti karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, menjelaskan, pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu yang dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam pertemuan di Jakarta, disepakati bahwa pembahasan akan dilanjutkan dan untuk menyelesaikannya, Kemendagri memberi waktu selama tiga minggu.
“Waktu tiga minggu yang diberikan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Makanya banggar dewan dan TAPA sepakat melakukan pertemuan kembali pada hari Senin untuk menyusun kembali jadwal pembahasan kelanjutan RAPBA 2016,” kata Muharuddin kepada Serambi, Minggu (3/1).
Salah satu yang perlu dibahas segera adalah dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) 2016 yang belum disepakati kedua belah pihak. Setelah dokumen ini disepakati dan ditandatangani bersama, pihak eksekutif selanjutnya melakukan input data program dan proyek, dan baru setelah itu banmus DPRA menggelar rapat penetapan sidang paripurna RAPBA 2016.
“Apabila itu dilakukan, kita yakin bisa memenuhi batas waktu yang telah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ucapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Zulkifli Hasan, saat ditanyai Serambi secara terpisah kemarin. Bappeda dia katakan, mendukung keputusan yang diambil kedua belah pihak.
Untuk itu, pihaknya akan mengelar pertemuan secara intensif mulai dari minggu ini hingga minggu, sehingga pengesahan RAPBA 2016 diharapkan bisa tepat waktu sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Kemendagri.
Semakin cepat RAPBA 2016 itu disahkan, maka akan semakin bagus bagi pembangunan Aceh. “Setelah disahkan, proyek yang telah direncanakan dalam RAPBA 2016 itu bisa segera diumumkan pelelangannya di media cetak. Ini penting dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasu publik. Dengan demikian masyarakat juga bisa ikut mengawasi pelaksanaanya,” ujar Zulkifli Hasan.
Sementara itu, anggota DPRA, Bardan Sahidi, kepada Serambi, Minggu (3/1), menyampaikan, keputusan untuk melanjutkan kembali pembahasan RAPBA 2016 bukanlah bentuk kemenangan atau kekalahan salah satu pihak (DPRA atau eksekutif). “Keputusan itu merupakan kemenangan rakyat, yang menang rakyat. Selamat datang APBA 2016,” katanya.
Pihaknya mengharapkan, APBA 2016 bisa mengutamakan program strategis dan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga diharapkan dapat menetapkan indikator keberhasilan pembangunan dengan mengikuti turunan RPJM dan RPJP Pemerintah Aceh oleh SKPA dan lembaga teknis daerah lainnya di Aceh.
“Perencanaan pembangunan ke depan harus terintegrasi antara kabupaten/kota dengan provinsi. Demikian juga perencanaan provinsi harus segaris dengan pemerintah pusat. Itu sangat penting,” ujar Bardan.
Politisi PKS tersebut juga mengatakan, saat ini semua program usulan sudah diinput dalam e-rencana (electronic planing) di Bappeda Aceh. Hal itu memudahkan bagi siapa saja untuk mengakses apa yang diusul dalam RAPBA 2016.
“Tentunya semua kita berharap, anggaran yang begitu besar bisa digunakan sebaiknya dan digelontorkan untuk pertumbuhan perekonomian daerah. Selamat datang anggaran rakyat, semoga bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat,” demikian anggota DPRA Bardan Sahidi.(dan)
