SerambiIndonesia/

Qanun Himne akan Libatkan Masyarakat

Qanun Himne Aceh akan masuk dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2017 bersama

Qanun Himne akan Libatkan Masyarakat

BANDA ACEH - Qanun Himne Aceh akan masuk dalam Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2017 bersama dengan 14 judul rancangan qanun lainnya yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna khusus DPRA Tahun 2016 Tentang Penetapan Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2017, Senin (19/12).

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, Selasa (20/12), mengatakan, rancangan qanun (Raqan) himne ini merupakan usulan inisiatif dari pihak legislatif. Pengusulannya didasarkan atas perintah MoU Helsinki dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Kami harap doa dan dukungan rakyat Aceh agar dalam pembahasannya cepat selesai,” kata mantan aktivis mahasiswa ini.

Iskandar juga memastikan bahwa dalam penyusunan Raqan Himne nanti, pihaknya akan menjaring aspirasi masyarakat. Di antaranya dengan turun langsung ke daerah, FGD (focus group discussion), dan seminar. “Kita juga merencanakan akan menggelar sayembara Himne,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Politisi Partai Aceh ini juga menyinggung tentang belum dijalankannya Qanun Bendera dan Lambang Aceh oleh Pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh kata dia, seharusnya punya nyali untuk mengeksekusi qanun, minimal dengan menaikkannya di perkantoran dan instansi pemerintah.

Apabila memang untuk menjalankannya membutuhkan langkah-langkah politik, maka sudah saatnya Kepala Pemerintah Aceh dan DPRA duduk bersama untuk membangun komunikasi yang lebi intens dengan Pemerintah Pusat.

“Jika tidak, maka kewibawaan setiap qanun yang telah disahkan oleh Pemerintahan di Aceh akan menjadi sesuatu yang distorsi dengan semangat MoU dan perdamaian di Bumi Iskandar Muda ini,” papar anggota Komisi 1 DPRA ini.

Iskandar juga mengajak semua pihak untuk mengingatkan kembali bahwa apa yang sudah ditetapkan dalam MoU Helsinki itu menjadi tugas penuh dari Pemerintah Pusat untuk merealisasinya sebagai wujud membangun kepercayaan dan menghilangkan kecurigaan yang berlebihan di antara kedua pihak.

“Kami yakin, semua kita sepakat untuk mempertahankan serta mengisi perdamaian yang hakiki. Saya masih sangat ingat apa yang disampaikan oleh salah satu pencetus perdamaian Aceh, almarhum Tgk Hasan Muhammad Ditiro. Beliau mengatakan ‘Di dalam perang kita telah sangat banyak pengorbanan, tetapi dalam kedamaian kita harus bersedia berkorban lebih banyak lagi. Memang biaya perang sangat mahal, tetapi biaya memelihara perdamaian jauh lebih mahal. Peliharalah kedamaian ini untuk kesejahteraan kita semua,’ ucap Iskandar.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help