Akademisi Tanggapi Pernyataan Ketua DPRA Soal ‘Aceh Pisah dari Pusat’ Saat Terima Pendemo

“Sikap gentleman Ketua DPRA merespon langsung tuntutan massa harus diberikan apresiasi, dengan sikap Ketua DPRA tersebut, aksi massa bisa dikendalikan dan tidak terjadi chaos di Gedung DPR.” Effendi Hasan, Akademisi Universitas Syiah Kuala 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli atau akrab disapa Abang Samalanga, yang meminta massa menambah tuntutan "Aceh pisah dari pusat" saat unjuk rasa di Gedung DPRA pada Senin (1/9/2025) lalu, menuai pro dan kontra. 

Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Effendi Hasan MA menilai pernyataan Ketua DPRA tidak dimaksudkan untuk mengajak masyarakat menghidupkan kembali isu disintegrasi. 

Menurutnya, ucapan tersebut lebih bersifat spontan untuk meredam suasana panas di tengah ribuan massa. Ketua DPRA menggunakan strategi komunikasi massa yang berani dan tegas untuk memengaruhi psikologi massa, sehingga aksi tetap berlangsung tertib dan damai.

“Tentunya kepiawaian Ketua DPRA memanfaatkan psikologi massa langsung mendapat sambutan meriah dari massa demontrasi. Respons berani Ketua DPRA justru membuat aksi massa terhindar dari tindakan anarkis seperti yang marak terjadi di sebagian wilayah Indonesia,” jelasnya, Sabtu (6/9/2025).

Sikap Zulfadli yang berani menemui massa aksi dinilai patut diapresiasi. Effendi membandingkan dengan aksi demonstrasi di wilayah lain di Indonesia yang berujung anarkis karena tidak adanya respons dari anggota dewan.

"Sikap gentleman Ketua DPRA merespon langsung tuntutan massa harus diberikan apresiasi, dengan sikap Ketua DPRA tersebut, aksi massa bisa dikendalikan dan tidak terjadi chaos di Gedung DPRA," tambahnya.

Lebih lanjut, Effendi meminta agar pernyataan Zulfadli tidak diinterpretasikan terlalu jauh, apalagi dikaitkan dengan ajakan pemisahan diri dari NKRI di tengah kondisi politik nasional yang tidak stabil. Pernyataan itu, menurutnya, hanyalah bentuk respons Zulfadli untuk mendengarkan aspirasi massa yang merupakan konstituennya.

“Peryataan keras tersebut hanya sebatas menyahuti keinginan dan tuntutan massa. Sebagai Ketua DPRA, dia harus mendengar dan memahami aspirasi dari peserta aksi, dan harus memperjuangkan aspirasi yang disuarakan oleh peserta aksi sebagai kontituen yang telah memilihnya dan anggota DPR Aceh yang lain,” ujarnya.

Terakhir, Effendi menegaskan bahwa sikap Zulfadli terhadap NKRI sudah sangat jelas. Ia menyebut Zulfadli konsisten menjalankan Perjanjian MoU Helsinki dan UUPA yang telah menetapkan Aceh sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI.

“Tidak hanya sikap ketua DPRA, rakyat Aceh juga selalu berkomitmen untuk menjaga dan merawat perdamaian Aceh yang sudah berlangsung selama 20 tahun,” tegasnya.

Pasca 20 tahun pasca perdamaian Aceh, Effendi optimis kepemimpinan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah SE (Dek Fadh) yang memiliki kedekatan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, menjadi kesempatan bagi Aceh untuk membangun sinergi kuat dengan pemerintah pusat demi mewujudkan Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan.(ar)

Luapan Kekecewaan atas Kondisi Rakyat

Sementara Politisi PDI Perjuangan, Masady Manggeng menilai pernyataan spontan Ketua DPRA tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi rakyat Aceh yang sampai hari ini belum merasakan keadilan atas kekayaan daerahnya.