Seriuslah Bermusrenbang

Beberapa kabupaten/kota di Aceh sedang menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Walau saat ini perhatian masyarakat dan aparatur pemerintah sangat tersedot ke masalah Pilkada, namun kita berharap Musrenbang ini tidak disepelekan. Sebab, melalui Musrenbang kali ini, pemerintah mengubah pola penyaringan usulan rencana pembangunan dan program dari bawah.

Maka, program-program yang diusul hendaknya diyakini akan tertampung dan bisa direalisir. Jangan seperti selama ini, banyak program dari Musrenbang yang terabaikan. Menurut data dari Pusat, usulan Musrenbang hanya diserap 20%. Penyebabnya, selain terkait dengan keterbatasan anggaran, beberapa usulan yang dimasukkan hanya asal-asalan dan tidak memperhatikan prioritas.

Justru itulah, siapapun yang sedang terlibat dalam Musrenbang di tingkat kecamatan atau nantinya di tingkat kabupaten, harus memahami hal itu. Apalagi, tahun ini Pemerintah Pusat akan sangat selektif meloloskan program-program dari daerah.

Menurut pejabat Bappenas, tahun ini pemerintah akan membahas satu per satu program pembangunan yang diusulkan dengan menemui langsung daerah pengusul. Ini dimaksudkan untuk melihat skala prioritasnya sehingga dapat diputuskan bisa dibiayai pemerintah pusat dengan APBN atau tidak.

Selain itu, pentingnya keseriusan bermusrenbang ini juga untuk melihat program-program agar tak beradu dengan program-program aspirasi dewan. Sebab, selama ini ada banyak program yang tumpang tindih. Maka, Musrenbang pada berbagai tingkatan pemerintahan, mulai desa hingga nasional seharusnya melibatkan anggota DPR-RI, DPRA, dan DPRK sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) tiap anggota dan cakupan wilayahnya.

Banyak kasus di daerah memperlihatkan bahwa rencana eksekutif yang berdasarkan Musrenbang hancur lebur takala masuk pada rapat terbatas antara eksekutif dengan Badan Anggaran Dewan.

Tentunya hal ini banyak permasalahan dan alasan-alasan pembenaran yang mungkin terkait skala prioritas, tidak masuk dalam RPJMD, atau pertimbangan teknis lainnya. Kalaulah memang demikian, maka masyarakat perlu penjelasan, mengapa itu dibangun dan ini tidak, mengapa itu dibangun padahal bukan itu yang diperlukan. Sederhana. Masyarakat sendirilah yang sesungguhnya lebih tahu apa yang mereka perlukan. Sehingga mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat dengan serius jauh lebih penting daripada menjelaskan pencapaian-pencapaian keberhasilan.

Sehingga sudah saatnya pemerintah berorientasi pada keperluan masyarakat daripada mendengar kepentingan politik kelompok tertentu yang acap mewarnai program-program pemerintah yang terkadang kurang sesuai kebutuhan masyarakat.

Maka, seriuslah bermusyawarah menyusun program pembangunan mulai tingkat paling bawah hingga ke Pusat.