SerambiIndonesia/

Riefky Harsya: Agar Tim Lebih Lues dan Dinamis

PENOLAKAN terhadap usulan pembentukan tim khusus pengawal UUPA ini langsung ditanggapi Anggota DPR RI asal Aceh

Riefky Harsya: Agar Tim Lebih Lues dan Dinamis
KOMPAS/PRIYOMBODO
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) 

PENOLAKAN terhadap usulan pembentukan tim khusus pengawal UUPA ini langsung ditanggapi Anggota DPR RI asal Aceh, Teuku Riefky Harsya. Dia mengatakan, pelibatan pihak ketiga dalam tim khusus ini perlu agar membuat gerak advokasi menjadi lebih luwes dan dinamis.

“Kenapa harus dipihak ketigakan? Hal ini merujuk pada pengalaman penyusunan UUPA, dimana lembaga PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) menjadilembaga yang dibiayai partnership menjadi fasilitator yang memfasilitasi advokasi UUPA yang melibatkan anggota DPRA, Pemerintah Aceh, aktivis sipil society, akademisi dan DPR RI. Ketika pekerjaan ini dilakukan lembaga independen dan kredible, membuat gerak advokasi menjadi lebih luwes dan dinamis dalam bergerak,” jelasnya dalam penyataan tertulis kepada Serambi kemarin.

Selain itu, sambungnya, juga mencontoh pada apa yang pernah dilakukan Presiden SBY ketika mendamaikan Aceh, ketika Presiden memberikan kepercayaan kepada Hendry Dunant Centre dan Crisis Management Initiative untuk menjadi fasilitator dan mediator dalam perdamaian Aceh. “Kunci utamanya pihak ketiga ini adalah berkemampuan kerja secara independen, kredible, mengerti semangat MoU Helsinki dan UUPA, serta tetap dalam bingkai NKRI,” ucap Riefky.

“Jadi usulan kami supaya dipihak-ketigakan bukan sebagai modus untuk menggolkan lembaga-lembaga tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu yang akan mengambil bagian dari pekerjaan tersebut untuk mengeruk keuntungan rupiah,” tegas Ketua Komisi X DPR RI ini lagi.

Lebih lanjut dia jelaskan, pelibatan pihak ketiga akan membuat tim kerja aktif memantau secara detil setiap pembahasan undang undang yang sudah menjadi agenda Prolegnas setiap tahunnya. Hasil pantauan ini kemudian dilaporkan kepada anggota DPR RI, Pemerintah Aceh, dan DPRA secara periodik, serta memberikan pikiran-pikiran yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan.

“Pantauan ini tidak hanya untuk UU saja, tetapi juga produk perundang-undangan yang lainnya seperti PP, Perpu, Perpres, dan lain-lain. Tim dari pihak ketiga ini juga bisa dipakai untuk mengkonsep PP atau turunan UUPA yang lainnya yang diperlukan sebagai pertimbangan dari pemerintah Aceh kepada pemerintah pusat,” terang Riefky.

Terkait dengan pendanaan, dia katakan, bisa melalui APBA atau dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Lembaga yang ditunjuk juga diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Aceh. Namun sebaiknya bukan bagian Pemerintah Aceh. Artinya, penempatan orang dalam tim dimaksud tidak berdasarkan eselonari pegawai negeri.(yos)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help