SerambiIndonesia/

Tim Khusus UUPA Dianggap tak Perlu

Usulan agar dibentuk satu tim khusus yang bertugas mengawal Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) di Jakarta dianggap tak tepat

Tim Khusus UUPA Dianggap tak Perlu
DPR RI 

 * Terkait Pengawalan UUPA di Jakarta

LANGSA - Usulan agar dibentuk satu tim khusus yang bertugas mengawal Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) di Jakarta dianggap tak tepat dan tidak efektif, baik dalam tinjauan politik, hukum, dan finansial.

Hal itu disampaikan Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Dr Amiruddin Yahya Azzawiy MA kepada Serambi, Jumat (11/8), menanggapi usulan yang disampaikan Anggota DPRA, Kautsar Muhammad Yus, yang kemudian mendapat dukungan dari Anggota DPR RI asal Aceh, Teuku Riefky Harsya.

“Tim khusus tidak perlu dibentuk. Berdayakan saja fungsi Pemerintah Aceh, DPRA, dan anggota legislatif asal Aceh. Mereka yang lebih mengetahui, bahkan pihak yang memiliki otoriti untuk mendiskusikannya dengan Pemerintah Pusat,” kata Amiruddin.

Menurut Ketua Asosiasi Dosen Aceh (ADA) ini,melibatkan pihak ketiga seperti konsultan atau lembaga profesional sebagai tim khusus mengawal UU PA, diyakaninya tidak akan dapat berbuat banyak, bahkan kemunculannya akan berdampak pada ketidakpercayaan kepada pemerintah Aceh, DPRA, dan anggota DPR RI asal Aceh.

“Saya kira tidak perlu pihak ketiga, karena secara politik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam menentukan kebijakan politik di DPR RI, sebab posisinya berada di luar sistem eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

Secara hukum, tambah Amiruddin, pihak ketiga itu bukanlah penentu dan pembuat peraturan dan kemudian secara finansial akan berdampak pada APBD Aceh. Jadi eksistensi mereka tidak memiliki pengaruh yang besar.

“Meskipun profesionalitas mereka diakui, tapi bukanlah pembuat dan pihak yang menetapkan peraturan. Saya kira ide dan pikiran-pikiran untuk itu boleh, tetapi harus juga mempertimbangkan secara holistik manfaatnya, baik secara politik, hukum maupun finansial,” ujarnya.

“Jika tim khusus dari konsultan dan lembaga profesional tetap dibentuk, itu sama artinya kita tidak percaya terhadap Pemerintah Aceh, DPRA dan Anggota DPR RI asal Aceh,” tambah Amiruddin.

Dari pada membentuk tim khusus, langkah strategis yang perlu dilakukan menurut dia adalah dengan memaksimalkan fungsi Pemerintah Aceh, DPRA dan anggota DPR RI asal Aceh. Caranya dengan membangun sinergisitas dengan pihak yang berperan langsung dalam pembuatan undang-undang, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Langkah politik perlu dilakukan oleh tiga elemen tersebut,guna membuka komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membicarakan lebih intensif dan tersistem berkaitan dengan produk perundangan-undangan untuk Aceh.

Aceh dia katakan, harus menjadi bagian terpenting dan harus masuk dalam pemetaan strategis pembangunan yang akan di lakukan pemerintah pusat, baik dalam aspek politik, hukum, ekonomi, sosial, agama dan budaya. Karena itu, membuka komunikasi dan kompromi politik dengan pemerintah pusat sangat diperlukan.

“Disinilah diharapkan kepiawaian pelaku politik di Aceh dan utusan perwakilan Aceh di senayan untuk memainkan perannya dalam memajukan Aceh. Dan inilah tantangannya sebagai wakil rakyat, sebab mereka semua adalah intelektual yang dibiayai oleh negara untuk berbuat yang terbaik untuk kepentingan negara,” pungkas Amiruddin Yahya.(zb)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help