Merdeka dari Narkoba dan Kemiskinan, Mungkinkah?

Oleh Husaini Yusuf

“Rokok menjadi salah satu faktor penyebab terus meningkatnya angka kemiskinan di Aceh.” (Azhari Hasan, Kepala Bappeda Aceh)

BANYAK kalangan mengkritisi pernyataan tersebut. Apalagi mereka yang mayoritas sebagai perokok. Sebagian besar masyarakat mengganggap pernyataan tersebut hanya sebagai upaya “buang badan” pihak pemerintah atas kegagalannya dalam menyejahterakan rakyat Aceh. Sebagian lainnya menyatakan itu hanya sebagai bentuk kepanikan pejabat yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan sangat tendensius.

Sementara pihak yang mendukung statement tersebut mengatakan dengan berpegang pada data yang ada bahwa hal itu memang fakta yang terjadi di masyarakat konon lagi masyarakat di pedesaan. Memang hasil penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar yang mengkonsumsi rokok adalah masyarakat ekonomi bawah dan pendidikan dibawah rata-rata (WHO, 2014). Lalu, apakah dengan mudah kita menyatakan mereka sebagai penyebab kemiskinan di negeri ini. Tentu saja tidak. Banyak hal yang mempengaruhinya.

Jika kita merujuk pada teori yang disampaikan oleh Tambunan (2001) bahwa faktor utama penyebab kemiskinan terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Akses ekonomi Aceh hari ini masih didominasi kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dengan legislatif dan eksekutif.

Ancaman narkoba
Belum selesai pembicaraan publik terhadap “kicauan” kepala Bappeda tersebut, publik di Aceh kembali dikejutkan dengan berita yang tidak kalah heboh yaitu penangkapan salah seorang anggota DPRA bersama empat “penikmat” lainnya yang di-beureukah di satu gampong di Aceh Besar. Celakanya anggota dewan tersebut adalah dari fraksi partai mayoritas di DPRA yang dianggap dapat menjawab harapan rakyat khususnya bagi wilayah pemilihannya yakni Aceh Timur.

Penangkapan anggota “terhormat” itu menjadi pukulan telak bagi parlemen dan juga rakyat Aceh, terutama mereka yang telah memberikan mandat kepada tersangka. Pilihan mereka itu telah dikhianati oleh wakilnya dan juga telah mencoreng nama baik wilayah pemilihannya. Badan Narkotika Nasional (BNN) pun, kemudian melakukan tes urine seluruh anggota DPRA dan DPRK juga pejabat daerah lainnya guna memastikan kebersihan mereka dari bahaya narkoba.

Beberapa tahun terakhir, persoalan narkoba kian massif di kalangan masyarakat terutama generasi muda. Kalau sebelumnya masih sebatas jenis cannabis (ganja), kini beralih ke narkoba jenis Sabu. Problema narkoba adalah momok yang sangat menakutkan terutama bagi generasi muda.Tak ayal kondisi ini harus mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak guna menyelamatkan generasi Bangsa dari ancaman mati sia-sia, karena kepada mereka estafet bangsa ini diserahkan.

Kajian yang dilakukan Kajati Aceh beberapa waktu lalu disebutkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba di Aceh mencapai ± 66.000 jiwa. Data terakhir yang dirilis BNN bekerja sama dengan perguruan tinggi di Aceh, menempatkan Aceh pada urutan delapan penyalahgunaan narkoba secara Nasional. Hal ini dibuktikan oleh 50-70% penghuni Lapas di daerah tersangkut persoalan itu.

Ironisnya, para pemakai barang haram itu juga telah meracuni masyarakat berpendidikan tinggi, yang sejatinya menjadi teladan bagi yang lain. Massifnya penyalahgunaan narkoba, tidak terlepas dari faktor kemiskinan yang melanda masyarakat. Mereka ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait dan itu harus segera dicarikan solusi jitu guna membawa anak bangsa terlepas dari jeratan barang haram tersebut.

Dalam sosiologi agama, kemiskinan dan kefakiran sangat dekat dengan kekufuran. Kajian ilmu sosial, menyebutkan, kemiskinan pemicu ragam tindak kriminal. Hal ini seperti dikonsepsikan oleh Jan C Van Ours dan Stephen Pudney (2006) bahwa aspek ekonomi (kemiskinan) merupakan penyebab seseorang melakukan bisnis narkoba. Pakar kriminologi, juga pernah mengatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat dipengaruhi oleh kemiskinan, adanya kesempatan, tingkat pendidikan dan pengangguran (BNN, 2003).

Ekonomi stagnan
Aceh kini nangkring di puncak klasemen tingkat kemiskinan di Sumatera, meskipun terus menerima dana segar APBN dalam jumlah yang besar. Kondisi ekonomi masyarakat hari ini terjadi senjang (gap) yang sangat lebar antara masyarakat miskin dengan yang kaya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh berada di posisi lima bersama Sumut yakni dalam kategori belum menggembirakan (BPS Aceh, 2016). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu pemeritahan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

APBA/APBK menjadi andalan sektor ekonomi Aceh hari ini. Ketergantungan ini sangat riskan terhadap pertumbuhan ekonomi produktif bagi suatu daerah. Konon lagi keterikatan kita dengan provinsi tetangga Sumut dalam banyak hal, misalnya, kebutuhan sayuran, buah-buahan, material bangunan, dan kebutuhan pokok lainnya bahkan beras sekalipun meski gabahnya diambil dari Aceh. Duh!

Ini menunjukkan bahwa, ekonomi kita hari ini berada ditangan pihak luar. Harga kebutuhan pokok akan melambung tinggi ketika pasokan dari luar kurang. Padahal Aceh memiliki sumberdaya lahan luas nan subur. Pemerintah harus berani memutuskan ketergantungan tersebut. Singkirkan oknum-oknum yang bermain dan mafia yang mempermainkan pasar. Hal tak lain adalah untuk meningkatkan kembali kegairahan ekonomi sehingga lapangan kerja kembali tersedia.

Para bandar, kurir, dan “pemain” narkoba lainnya di Indonesia termasuk Aceh, selama ini mereka berani melakukan pekerjaan ini karena motivasi keuntungan besar. Penjahat jiwa itu, umumnya pengangguran yang ingin kaya mendadak dan mendapatkan kehidupan eklusif sehingga berani mengambil risiko untuk menjalankan “bisnis” tersebut.