SerambiIndonesia/

SK Pemekaran Aceh Malaka ke DPRK

Pemkab Aceh Utara sudah melimpahkan delapan Surat Keputusan (SK) terkait pemekaran Aceh Malaka

SK Pemekaran Aceh Malaka ke DPRK
PANITIA Persiapan Pemekaran Aceh Malaka menggelar konferensi pers di Lhokseumawe, Selasa (8/8). 

LHOKSUKON - Pemkab Aceh Utara sudah melimpahkan delapan Surat Keputusan (SK) terkait pemekaran Aceh Malaka dari Aceh Utara sejak dua pekan lalu untuk mendapat persetujuan DPRK Aceh Utara. Namun, hingga kini belum jelas jadwal pembahasan oleh dewan untuk pembentukan kabupaten baru tersebut.

Juru Bicara CDOB Aceh Malaka Tajuddin dalam siaran pers yang diterima Serambi, Selasa (29/8), menyebutkan, semua kebutuhan surat keputusan (SK) pemekaran Aceh Malaka saat ini sudah dilimpahkan oleh Pemkab kepada DPRK. Jumlah SK tersebut sebanyak delapan dan harus mendapat persetujuan dewan.

Di antara berkas SK yang diserahkan, terkait pelepasan aset, pelepasan pegawai, persetujuan batas wilayah, penetapan ibu kota, penetapan kecamatan, dan penetapan gampong. Dua di antaranya sudah selesai, yaitu SK panitia pemekaran dan SK tim kecil Pemkab.

“Insya Allah tidak ada kendala lagi. Kita hanya menunggu pembahasan di dewan. Begitu selesai pembahasan di dewan langsung dikembalikan ke Pemkab. Panitia melihat keseriusan bupati dan tim kajian Pemkab telah bekerja cepat,” ujar Tajuddin.

Pun demikian, Tajuddin mengajak seluruh sayap pendukung pemekaran dan seluruh masyarakat wilayah barat Aceh Utara untuk terus mengawal proses ini. “Sebelum SK ini ada di tangan panitia, kita harus bekerja ekstra serta mengawal setiap tahapan, baik di tingkat Pemkab maupun DPRK,” ajak Tajuddin yang juga Jubir GP-PAM tersebut.

Sementara Ketua Forum Bersama (Forbes) DPRK Aceh Utara wilayah barat, Junaidi menyebutkan, saat ini surat Bupati Aceh Utara perihal pertimbangan/persetujuan pembentukan daerah otonom baru sudah diterima oleh pimpinan DPRK. “Surat bupati sudah ada di dewan, tetapi belum masuk ke tahap pembahasan. Berhubung ini menjelang Lebaran Idul Adha dan pimpinan kami sedang berhaji, banyak anggota dewan tidak masuk. Karena dewan itu kolektif, maka harus hadir semua ketika dibahas,” ujar politisi Partai Aceh itu.

Dia meminta panitia dan masyarakat bersabar. Junaidi berjanji, seusai Lebaran pihaknya akan mempertanyakan hal ini kepada pimpinan dewan agar segera masuk agenda pembahasan.(jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help