SerambiIndonesia/
Home »

Opini

Opini

Aceh Lumbung Sawit tapi Miskin

KETIKA kita melakukan perjalanan lintas utara dan selatan, pemandangan elok perkebunan sawit pasti ada

Aceh Lumbung Sawit tapi Miskin

Oleh Shaivannur M. Yusuf

KETIKA kita melakukan perjalanan lintas utara dan selatan, pemandangan elok perkebunan sawit pasti ada, namun pemandangan ini menjadi tidak menyenangkan ketika terlihat air sungai yang keruh layaknya kopi sanger. Kemarau dan kekeringan melanda (Serambi, 25/7/2017), dan debit air sungaipun menyusut. Ini pertanda bahwa makhluk tuhan yang sombong ini menganggap alam tidak begitu penting untuk dilindungi. Jutaan hektar hutan lebat telah dibabat begitu saja, tentu pembabatan hutan ini tidak lain demi pembangunan ekonomi (shot term greed), katakanlah perkebunan sawit sebagai alasan utama mengkonversikan hutan alam menjadi perkebunan sawit yang elok dan rapi.

Memang Aceh merupakan daerah kaya, tapi daerah kaya ini seolah-olah berjalan tanpa ada rencana jauh menjangkau ke masa depan (sustinable). Pembangunan ekonomi jangka pendek dengan menggunakan logika kapitalistik yang mengabaikan syarat keseimbangan lingkungan masih dilakukan, dan tidak peduli seberapa besar kerugian ketika lingkungan dirusak dengan alasan peningkatan ekonomi. Tak ada sedikitpun kesadaran bahwa perlimpahan sumber daya alam pasti akan habis dan berakhir (Shaivan, 2017).

Celakanya, pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit itu dilakukan dengan cara anarki, menggunakan buldoser dan lebih parah lagi juga membakar lahan demi efisiensi biaya dan waktu (land clearing). Semua karena sawit, padahal kerakusan unsur hara dan air tanaman monokultur seperti pohon sawit, katakanlah dalam produksi 1 kilogram sawit habiskan 400 liter air (Tempo, 18/11/17). Jika dihitung berapa banyak pohon sawit yang berdiri tegak di dalam kawasan hutan hari ini, artinya penyerapan/kebutuhan air cukup tinggi ditambah dengan debit air yang sudah berkurang dan menyusut, saya rasa ini sudah sampai pada titik yang memilukan.

Hutan sawit
Kini, hutan alam telah diganti dengan “hutan sawit”, ada pula wacana bahwa tanaman sawit sebagai kategori tanaman hutan/berhutan, ini sangat ironis. Bukan anti sawit. Hanya saja ada kejanggalan melihat kondisi sekarang, banyak manusia tidak lagi menjaga alam sebagai sumber air untuk kehidupan. Alam sudah dipandang sebagai modal untuk meraup kekayaan (capitalist logic). Izin konsesi bergebu-gebu. Akibatnya, laju konversi kawasan hutan pun semakin meningkat, maka semakin banyak tutupan hutan yang harus dikorbankan untuk perkebunan sawit. Krisis air akan datang begitu cepat, apabila logika kapitalis sawit yang selalu dimainkan.

Praktik-praktik ekonomi kapitalis dengan demikian merupakan penyebab langsung dari perubahan lingkungan. David Goldbatt, seorang Analis Ekologi Kritis (2015) menganggap praktik-praktik manusialah yang memiliki dampak spesifik, langsung dan material terhadap lingkungan. Hal ini memiliki implikasi-implikasi penting bagi apa yang disebut sebagai degradasi lingkungan dalam suatu masyarakat tertentu.

Pertanyaannya, apakah selama ini perkebunan sawit telah menjawab problema kemiskinan di Aceh? Lalu, apakah dengan adanya perkebunan sawit akan menyediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat Aceh? Rupanya tidak, mari kita check. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Aceh selama dasawarsa terakhir telah berjalan dengan gegap gempita, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat, serta tanpa mempertimbangkan daya dukung ekosistem setempat maupun pemanasan global yang timbul akibat produksi bermiliar-miliar ton gas karbon mono-oksida yang dilepas ke udara.

Di Aceh Singkil, misalnya, meskipun dikelilingi oleh beberapa perusahaan kelapa sawit, masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini membuktikan bahwa keberadaan Hak Guna Usaha (HGU), khususnya sawit tidak berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat. Bahkan, Aceh Singkil termasuk satu wilayah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal dan termiskin berdasarkan Perpres No.131 Tahun 2015. Di samping persoalan kemiskinan, sebelum adanya perkebunan sawit, setiap tahunnya di Aceh Singkil hanya mengalami satu atau dua kali banjir, tetapi pascaekspansi perkebunan sawit mengelilingi daerah itu, banjir meningkat menjadi lima kali dalam setahun (Mongabay, 17/3/2016).

Di Aceh, kerusakan lingkungan sering dikaitkan dengan ekspansi sawit yang menggebu-gebu. Berdasarkan data Pemerintah Aceh per Maret 2015 penguasaan ruang/kawasan untuk sektor ini mencapai 1.195.528 ha (perkebunan besar 385.435 ha dan perkebunan rakyat 810.093 ha). Parahnya, sebagian perkebunan masyarakat juga didalangi oleh pengusaha kapitalis. Perkebunan besar dalam bentuk HGU dengan penguasaan lahan terluas berada di Aceh Timur 101.321 ha, kemudian disusul Nagan Raya 65.455 ha, Aceh Tamiang 46.371 ha, Aceh Singkil 45.008 ha, Aceh Barat 42.322 ha, Aceh Utara 35.200 ha, Subulussalam 14.973 ha, Aceh Barat Daya 12.772 ha, Aceh Jaya 11.317 ha, Aceh Selatan 5.201 ha, Bireuen 4.371 ha, Pidie Jaya 416 ha, Aceh Tengah 353 ha, Pidie 242 ha, dan Aceh Besar 113 ha.

Persoalan kemiskinan
Menurut data yang dikeluarkan Walhi Aceh, sepanjang 2016 Rp 375 miliar kerugian akibat bencana banjir. Sampai saat ini belum ada satu pun penelitian yang mempublikasi terkait ekspansi perkebunan sawit di Aceh mampu menjawab persoalan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh masih tinggi, dengan jumlah penduduk miskinnya mencapai 17,11% (Serambi, 15/4/2016). Meskipun secara rata-rata pada 2014 (data Aceh dalam Angka 2014) terjadi penurunan 1% angka kemiskinan di Aceh, tentu dipengaruhi oleh sektor lain. Aceh Barat pada 2013 justru terjadi peningkatan 1% angka kemiskinan, di mana setahun sebelumnya 22,76% dan pada 2013 meningkat 23,70%. Jikapun sektor perkebunan sawit menjawab persoalan kemiskinan, seharusnya Aceh Barat berada pada angka rata-rata penurunan kemiskinan. Karena Aceh Barat berada pada peringkat ke-5 penguasaan lahan perkebunan (HGU) di Aceh, dan berada di peringkat ke-7 jumlah perusahaan perkebunan di Aceh. Akan tetapi Aceh Barat berada di peringkat ke-10 luas perkebunan rakyat di Aceh (Walhi, 26/12/2015).

Ekspansi yang bergebu-gebu, izin konsesi terbit begitu saja. Hal ini terdorong oleh kekuatan politik para kapitalis yang menikmati kekebalan hukum begitu tinggi, di samping berkat kedekatan mereka dengan elit politik, atau lewat tumpangtindih kebijakan (ketidak pastian hukum) guna mengikat gerak kapitalis perkebunan sawit sehingga distorsi sosial berada pada tinggkat dewa. Alam dan masyarakat menjadi korban akbidat dari persoalan ini yang terus berlanjut.

Perkebunan-perkebunan sawit kapitalis atau monokultur tanaman komersiil apapun, sudah seharusnya kita tinggalkan dengan mengangkat kembali martabat masyarakat petani yang sudah lebih dulu bermukim di kepulauan ini, jauh hari sebelum Republik Indonesia diproklamasikan (George Junus, 2011). Perkebunan skala besar ini merupakan suatu bentuk penjajahan ekonomi dan budaya oleh sistem kapitalisme, dan jauh lebih baik apabila perkebunan besar diganti dengan perkebunan rakyat yang sesuai dengan sosio-ekologis dan budaya masyarakat setempat, yang tidak memerlukan pengamanan dari ratusan aparat penjaga.

Produksi perkebunan sawit saat ini hanya memenuhi dan mempertahankan produktivitas ekspor, lagi pula perusahaan pengolahan CPO (crude palm oil4) juga tidak ada satu pun di Aceh. Menjadi PR utama pemerintah Aceh yang baru untuk menata ulang pekebunan sawit dan membangun perusahaan pengolahaan CPO agar hasil sawit Aceh tidak lagi diangkut keluar.

* Shaivannur M. Yusuf, alumnus pascasarjana Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Saat ini sebagai pegiat Ekologi-politik dan pengajar Ekonomi Politik Internasional FISIP Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Email: shaivannur30@gmail.com

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help