Ini Mekanisme Pengadaan Senjata Non TNI-Polri 

SERAMBINEWS.COM - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pengadaan senjata selain untuk polisi dan TNI, mekanismenya harus dilakukan melalui Polri.

Instansi non militer yang juga memerlukan senjata api dalam bertugas antara lain Badan Intelejen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Narkotika Nasional, dan Bea Cukai.

Belakangan, pengadaan 500 pucuk senjata untuk BIN menjadi ramai setelah pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkair isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer.

Baca: Terungkap! PT Pindad Benarkan BIN Pesan 517 Senjata Laras Panjang dan Polri 5.000 Pucuk

"Aturannya adalah BIN mengajukan kepada Polri, nanti Polri memroses.

Memberikan rekomendasi untuk membeli," ujar Setyo, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/9/2017).

BIN wajib meminta rekomendasi dari Polri mengenai senjata yang tepat digunakan.

Rencananya, 500 senjata yang akan dibeli BIN dari PT Pindad untuk pendidikan di sekolah intelijen.

Baca: Polres Lhokseumawe Sita Senjata Api di Rumah Pria Ini, Terkait Kasus di Masjid Agung Islamic Center

Secara umum, Polri bisa merekomendasikan apakah senjata itu sebaiknya dibeli di dalam atau luar negeri.

Jika pengadaan dari luar negeri, nanti akan dibuatkan surat izin impor.

"(Kalau di dalam negeri) Polri membuat rekomendasi ke Pindad bahwa boleh BIN membeli sekian-sekian dengan jenis ini," kata Setyo.

Setelah senjata-senjata tersebut dibeli, tak bisa serta merta diserahkan kepada BIN.

Baca: Polemik Pembelian 5.000 Senjata, Wiranto Pastikan Negara Aman dan Tak Perlu Dikhawatirkan

Polri akan mengidentifikasi seluruh senjata dan melakukan pengecekan.