Anggota DPRA Minta APBA Harus Fokus untuk Tekan Angka Kemiskinan

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPRA dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Asrizal H Asnawi meminta Pemerintah Aceh agar pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 difokuskan pada penurunan angka kemiskinan di Aceh.

"Sepertinya kita belum bisa berharap banyak pada investasi nasional maupun mancanegara di Aceh. Saya berharap APBA 2018 harus fokus dan diupayakan semaksimal mungking untuk menekan angka kemiskinan di Aceh minimal turun 1 persen setiap tahunnya," tulis Asrizal di laman facebooknya, Rabu (1/11/2017).

Asrizal menawarkan beberapa solusi agar gebrakan tersebut.

(Baca: Begini Komentar Wagub Aceh Setelah Terima Bendera Bintang Bulan dari Anggota DPRA) 

Pertama, bisa dimulai dengan program peningkatan infrastruktur dengan ketentuan perusahaan pelaksana dan tenaga kerjanya harus 90 persen rakyat Aceh.

"Selama ini banyak rekanan memperkerjakan tenaga kerja dari luar Aceh," ujarnya.

Kedua, lanjut Asrizal, Pemerintah Aceh bisa mencanangkan program pertanian dengan target memaksimalkan hasil panen rakyat, terutama padi harus mampu dua kali panen dalam setahun.

Ketiga memberdayakan perkebunan kelapa sawit, cokelat, pinang, karet dan lain-lain hasil kebun rakyat.

"Khusus Karet Pemerintah harus mencari solusi mengangkat harga karet petani kalau perlu kita ekspor sendiri dalam ahan mentah ke Penang dan itu pernah kami lakukan," katanya.

Menurut Asrizal, di sana persentase kadar karet dan harganya lebih baik dan kompetitif dibanding harga Medan, Sumatera Utara.

Keempat, memberikan bantuan dan pelatihan kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah, baik itu industri kerajinan tangan rumah tangga maupun kelompok peternak sapi, kambing, bebek, dan ayam serta memberi pendampingan untuk petani tambak ikan, udang dan lain-lainnya.

(Baca: Merdeka dari Narkoba dan Kemiskinan, Mungkinkah?)

Kelima, menurut Asrizal, pemerintah harus membantu meringankan beban para orang tua mahasiswa/i Aceh yang sedang menuntut ilmu baik di Aceh maupun di luar Aceh bahkan luar negeri.

"Masalahnya yang paling sering terjadi ialah banyak yang memanfaatkan uang Aceh untuk lanjutan sekolah tingginya padahal dia sudah PNS atau pulang lagi ke Aceh dan menjadi beban APBA tahun tahun berikutnya," pungkasnya. (*)