SerambiIndonesia/

Forkab Kritisi Hak Istimewa BRA

Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Bangsa (DPP Forkab) Aceh menilai keberadaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA)

Forkab Kritisi Hak Istimewa BRA

BANDA ACEH - Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Bangsa (DPP Forkab) Aceh menilai keberadaan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) telah sukses menjadikan APBA sebagai sapi perahan untuk kepentingan golongan tertentu.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua DPP Forkab Aceh, Polem Muda Ahmad Yani kepada Serambi, Senin (6/11). “Kami sangat heran dengan kepatuhan intelektual anggota DPRA dengan memberikan kedudukan yang sangat istimewa kepada Ketua KPA dalam pasal 44 Qanun Nomor 6/2015 tentang BRA,” kata Polem Muda didampingi Juru Bicara Forkab Aceh, Abi Sultan.

Menurut DPP Forkab, ketentuan Pasal 44 angka 1 dan 4 yang menegaskan wewenang bagi Ketua KPA untuk mengusulkan secara tertulis pengangkatan dan pemberhentian Ketua BRA kepada Gubenur maupun bupati/wali kota.

“Dari sisi ketatanegaraan ini merupakan terobosan baru di mana seorang gubenur secara tidak langsung dapat diperintah secara administratif oleh ketua ormas eks kombatan,” tandas Polem Muda.

Implikasi yang diterima rakyat Aceh, lanjut Juru Bicara DPP Forkab harus merelakan APBA 2017 sebesar Rp 61 miliar dikelola oleh BRA yang ketuanya ditentukan oleh Ketua KPA. “Rakyat Aceh tentu tidak berharap dominasi politik PA di parlemen Aceh bertransformasi menjadi kekuatan oligarki yang buruk dan koruptif,” ujar Abi Sultan.

Forkab mengingatkan agar lembaga semulia DPRA tidak menggiring interaksi antara politik dan hukum ke arah yang menyengsarakan rakyat. Forkab mengimbau agar DPRA dapat menggunakan usul inisiatif guna merevisi Pasal 44 angka 1 dan 4 yang dinilai mengebiri akal sehat. Keberadaan pasal ini, menurut Forkab Aceh layaknya seperti power sharing antara kekuasaan negara dengan ormas eks kombatan.

DPP Forkab Aceh berharap kepada Gubenur Irwandi Yusuf menyetop dulu alokasi anggaran 2018 untuk BRA. Karena, kata Polem Muda, data korban konflik yang perlu diberdayakan idealnya jangan cuma di bawah manajemen kelompok tertentu. Hingga kini, menurut Polem Muda Ahmad Yani, banyak korban konflik yang belum tersentuh.

“Ketidakpuasan hukum dimungkinkan muncul dalam sebuah produk hukum. Tetapi, jika Pasal 44 angka 1 dan 4 masih terus dipertahankan, kami sebagai eks kombatan GAM (GAM pra-MoU) kemungkinan akan membawa ke Mahkamah Agung guna diuji karena pasal ini menurut kami nyata melanggar hak konstitusional bangsa Aceh. Biarlah hakim MA nantinya menjadi wasit yang menilai ketidakadilan pasal ini,” demikian DPP Forkab Aceh.(*/nas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help