SerambiIndonesia/

PA Larang Pengibaran Bintang Bulan

Semua mantan kombatan akan memperingati hari kelahiran Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang jatuh pada 4 Desember

PA Larang Pengibaran Bintang Bulan
SUADI SULAIMAN, Jubir DPA PA 

* Pada Milad GAM 4 Desember

BANDA ACEH - Semua mantan kombatan akan memperingati hari kelahiran Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang jatuh pada 4 Desember. Pada hari itu, mantan kombatan dilarang mengibarkan bendera Bintang Bulan karena masih dipermasalahkan oleh Pemerintah Pusat.

Juru Bicara DPA Partai Aceh, Suadi Sulaiman alias Adi Laweung kepada Serambi, Sabtu (2/12), mengatakan, peringatan milad GAM dilaksanakan dimasing-masing wilayah di Aceh. Milad tersebut dirangkai dengan zikir, doa bersama, dan santunan anak yatim.

Khusus di provinsi, peringatan milad akan dipusatkan di makam almarhum Wali Nanggroe Tgk Hasan Tiro di Kompleks Makam Nasional Tgk Chik Di Tiro, Gampong Mureu, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar pada Senin (4/12) besok.

Adi Laweung mengimbau kepada mantan kombatan agar tidak mengibarkan bendera Bintang Bulan meskipun secara yuridis sudah sah. Pelarangan tersebut, lanjutnya, disebabkan Pemerintah Pusat masih mempermasalahkannya karena dianggap berbenturan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

“Dalam kondisi seperti ini kita minta kepada seluruh masyarakat dan teman-teman Komite Peralihan Aceh (KPA), untuk sementara ini bisa bersabar dulu sampai ada keputusan akhir untuk mengibarkan bendera,” kata politisi Partai Aceh ini.

Dia menjelaskan, saat ini anggota DPRA secara kelembagaan juga sedang membahas persoalan itu dengan Pemerintah Pusat. Karena itu, Adi Laweung meminta kepada semua mantan kombatan di Aceh untuk menghormati upaya tersebut dengan bersabar dulu.

“Kalau nanti memang ada satu dua yang mengibarkan bendera, nanti kita akan komunikasi lagi dengan para pihak. Yang jelas kita dari komando pusat tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersabar dulu sampai ada keputusan yang jelas,” ucapnya.

Sebelumnya, DPRA telah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI untuk meminta kejelasan perihal pemberlakuan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh. Surat yang ditandatangani Ketua DPRA itu telah dikirim pada 24 November lalu.

Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan surat itu dikirim untuk mencari jalan keluar terkait persoalan bendera Aceh yang hingga kini belum ada titik temu. Sementara qanun itu sudah disahkan pada 25 Maret 2013.

“Sudah empat tahun qanun ini tidak ada kejelasan, sementara kita (DPRA) sudah mensahkannya. Makanya kita minta kejelasan Mendagri terkait pemberlakuan qanun ini dengan menyuratinya pada 24 November lalu,” jelas politisi muda asal Peureulak, Aceh Timur ini.

Lantas bagaimana jika pada 4 Desember nanti ada warga yang tetap mengibarkan bendera Bintang Bulan, Juru Bicara DPA Partai Aceh, Suadi Sulaiman alias Adi Laweung mengatakan bahwa itu hanya bentuk kerinduan rakyat Aceh untuk melihat bendera tersebut berkibar di Aceh.

Dia berharap, semua pihak bijak dalam menyikapi hal itu tanpa ada kekerasan. “Kita juga meminta kepada penegak hukum baik dari TNI maupun polisi, untuk sama-sama kita tunjukan sikap kebijaksanaan kita. Karena kita sudah mengimbau (semua mantan kombatan untuk tidak mengibarkan dulu). Jadi sama-sama kita mengertilah,” katanya.

Adi Laweung juga menyinggung tentang realisasi butir-butir MoU Heksinki. Dia menyampaikan, sudah 12 tahun perdamaian Aceh dicapai, masih banyak butir-butir perjanjian antara GAM-RI belum direalisasi. Adi Laweueng menegaskan semua butir-butir yang tertuang dalam MoU Helsinki wajib dituntaskan Pemerintah Pusat.

“Poin-poin MoU hari ini bukan untuk dinegosiasikan tapi untuk direalisasikan. Karena proses nego sudah dilakukan pada saat penandatangan MoU pada 2005. Jadi sekarang poin-poin yang sudah ada di MoU dan UUPA harus direalisasikan,” pungkas dia.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help