Tak Terima di PAW, Zakaria Isa Gugat PNA

Zakaria Isa, anggota DPRK Aceh Selatan menggugat DPW Partai Nanggroe Aceh (PNA) Aceh Selatan ke Pengadilan

Tak Terima di PAW, Zakaria Isa Gugat PNA
TRIBUN MANADO
Ilustrasi PAW 

BANDA ACEH - Zakaria Isa, anggota DPRK Aceh Selatan menggugat DPW Partai Nanggroe Aceh (PNA) Aceh Selatan ke Pengadilan Negeri (PN) Tapak Tuan, Selasa (5/12). Dia tidak menerima dilakukan pergantian antar waktu (PAW) dirinya dengan Amiruddin Syar sebagai anggota dewan setempat.

Kuasa Hukum Zakaria Isa, Muhammad Reza Maulana SH kepada Serambi, Kamis (7/12) mengatakan, gugatan dengan nomor perkara 12/Pdt.G/2017/PN Ttn tertanggal 5 Desember 2017 telah didaftarkan ke PN Tapak Tuan. “Kami menilai PAW itu cacat hukum,” katanya.

Selain PNA Aceh Selatan, penggugat juga menggugat DPP PNA, DPRK Aceh Selatan, Bupati Aceh Selatan, Gubernur Aceh, Notaris di Tapaktuan, KIP Aceh Selatan. Dia menilai, para tergugat telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia.

“Anggota DPR itu dipilih oleh rakyat dan partai tidak berhak memecat dengan serta merta tanpa adanya kesalahan hukum yang dilakukan oleh anggota dewan bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) UU 23/2014 tentang Pemda,” kata dia.

Muhammad Reza Maulana mengakui kliennya ada membuat perjanjian pembagian jatah kursi melalui notaris. Tetapi, jelasnya, perjanjian itu dibuat di bawah tekanan dan tidak ada dasar hukum pembagian jatah. “Klien kami menandatanganinya karena takut dianggap melawan partai dan bisa-bisa saja diawal jabatannya diberhentikan,” terang dia.

Menurutnya, seorang anggota DPR hanya bisa diganti apabila telah melakukan kesalahan fatal atau melakukan tindak pidana maupun pelanggaran AD/ART Partai. “Klien kami kan tidak bersalah, tidak melanggar hukum, tidak melanggar AD/ART, nggak bisa dong dengan serta merta mengganti posisi klien kami,” ucapnya.

Muhammad Reza Maulana juga mempertanyakan alasan Sekretaris DPRK Aceh Selatan yang menahan hak keuangan dan administrasi kliennya yang masih berstatus anggota dewan setempat. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan meminta Sekwan untuk memberikan hak kliennya.

“Sekwan harus tahu dan kami rasa pasti dia tahu. Jika seseorang belum diberhentikan melalui sidang paripurna maka seluruh hak dan kewajibannya masih tetap diberikan, lihat UU Pemda dan PP tentang Tatib DPRD. Anggota DPR yang diberhentikan sementara saja wajib diberikan haknya terlebih lagi klien kami masih berstatus sebagai anggota DPRK Aceh Selatan,” pungkasnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help