Meksiko Sahkan Peraturan Kontroversial, Militer dan Polisi Punya Kewenangan Sama untuk Bertindak
Sepanjang Januari 2012 hingga Agustus 2016, terdapat 5.541 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan militer.
lihat foto
SERAMBINEWS.COM, MEXICO CITY - Kongres Meksiko dilaporkan menyetujui Undang-undang Keamanan Dalam Negeri Jumat (15/12/2017).
Los Angeles Times melaporkan, dekrit kontroversial tersebut ditandatangani oleh Presiden Enrique Pena Nieto.
Dengan peraturan tersebut, militer kini memiliki kewenangan penuh untuk bertindak seperti polisi seperti mengusut sebuah kasus, menahan pelaku kejahatan, atau berpatroli di jalan umum.
(Baca: Aksi Bela Palestina di Monas, Habib Rizieq akan Beri Sambutan Lewat Rekaman Suara)
Selain itu, presiden juga bisa menerjunkan mereka ke berbagai operasi di dalam Meksiko tanpa harus memberi tahu kongres terlebih dahulu.
Kabar tersebut dikecam oleh para penggiat HAM di Meksiko. Sejak Kamis (14/12/2017), mereka melakukan aksi demonstrasi untuk menolak pengesahan dekrit tersebut.
" Militer seharusnya tidak mempunyai hak menginvestigasi atau mencegah kejahatan," kecam Maureen Meyer dari lembaga think tank Latin America di Washington.
Sepanjang Januari 2012 hingga Agustus 2016, terdapat 5.541 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan militer.
Dari jumlah tersebut, hanya enam persen kasus yang disidangkan di pengadilan.
Namun, bagi kelompok pendukung, dekrit itu menegaskan perang melawan kartel narkoba yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa.
Pada 2006, Presiden Felipe Calderon mengumumkan perang memberantas narkoba.
Ribuan personel militer dikerahkan Michoacan yang notabene merupakan kampung halaman sang presiden.
(Baca: Terlanjur Kirim Pesan di Line, Jangan Takut kini Bisa Ditarik Kembali, Begini Caranya!)
Dalam pandangan Calderon saat itu, militer tidak melakukan korupsi dibandingkan polisi setempat yang sering kali berkolaborasi dengan pengedar narkoba.
