Anggaran Tujuh Desa di Abdya Terancam, Ini Penyebabnya

“Bila sampai besok (Rabu hari ini), juga belum diajukan tagihan pencairan, maka anggaran desa tahap II untuk desa bersangkutan terancam SiLPA,”

Anggaran Tujuh Desa di Abdya Terancam, Ini Penyebabnya
KOLASE/SERAMBINEWS.COM
Dana Desa 2017 

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Anggaran desa tahap II 2017 untuk tujuh gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), terancam terjadi SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran).

Penyebabnya, hingga Selasa (19/12/2017, aparatur gampong dari tujuh desa tersebut belum mengajukan tagihan pencairan tahap II sebesar 40 persen kepada Badan Keuangan Kabupaten (BKK) setempat.

Sedangkan jadwal pengajuan percairan anggaran berakhir, Rabu (20/12/2017).

Baca: Dulu Dokter Spesialis Ini Berselisih Dengan Pemkab Abdya, Kini Telah Kembali dan Siap Bertugas Lagi

Keterangan diperoleh Serambinews.com di Kantor BKK Abdya, tujuh gampong yang belum mengajukan tagihan anggaran desa tahap II 2017 terdiri dari tiga desa di Kecamatan Susoh, yaitu Desa Ladang, Kepala Bandar dan Cot Mancang.

Selanjutnya, Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan dan Desa Pasar, Kecamatan Blangpidie.

Kemudian Desa Geulanggang Gajah Kecamatan Kuala Batee, dan Desa Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot.

Plt Kepala Badan Keuangan Kabupaten (BKK) Abdya, Muhammad Nizam SE MM dihubungi Serambinews.com, Selasa (19/12/2017) sore mengakui dari 152 desa, masih tercacat tujuh desa/gampong  belum mengajukan tagihan pencairan anggaran desa tahap II sebesar 40 persen.

Padahal, jadwal pengajuan tagihan pencairan anggaran berakhir, Rabu (20/12/2017).

Baca: Sidak Disdukcapil, Wabup Abdya Minta tidak Keluarkan KTP dan KK, Jika Hanya untuk Hal Ini

“Bila sampai besok (Rabu, 20 Desember 2017), juga belum diajukan tagihan pencairan, maka anggaran desa tahap II untuk desa bersangkutan terancam SiLPA,” katanya.

Muhammad Nizam menjelaskan, bila tagihan pencairan anggaran untuk tujuh desa itu diterima.

Maka segera diproses SPM (surat perintah membayar) dan dikeluarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) kepada pihak bank untuk mentransfer anggaran desa tahap II ke rekening desa masing-masing.(*)  

Penulis: Zainun Yusuf
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved