Terkait Kecenderungan Korupsi Sebab Narkoba, Psikolog: Pejabat Perlu Mengontrol Diri
Karjuniwati menambahkan relevansi antara kecanduan narkoba dan korupsi, itu tidak semua kalangan atas menggunakan narkoba karena faktor korupsi.
Penulis: Mawaddatul Husna | Editor: Fatimah
lihat foto
Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dosen Fakultas Psikologi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Karjuniwati menyampaikan dari faktor psikologi bagaimana seseorang terlibat dengan narkoba itu sangat banyak dan kembali lagi ke individu masing-masing.
Sebab setiap manusia mempunyai mekanisme pertahanan diri sendiri, sehingga apabila seseorang tidak mampu memanfaatkan pertahanan dirinya sendiri secara maksimal, maka ketika ada pengaruh-pengaruh eksternal yang muncul akan sangat mudah terpengaruh.
"Kita kaitkan bagaimana dengan kontrol diri. Seseorang bisa paham tidak dia dengan konsep dirinya sendiri. Maka ini diperlukan bagi seorang public figur atau pejabat, karena dia menjadi role model bagi masyarakatnya. Sehingga itu (kontrol diri-red) yang dibutuhkan sebenarnya oleh para pejabat yang ada di Aceh karena itu yang utama," katanya saat menjadi narasumber tamu by phone dalam talkshow Radio Serambi FM, Kamis (21/12), membahas Salam (Editorial) Harian Serambi Indonesia berjudul 'Pejabat Penikmat Narkoba Kemungkinan Suka Korupsi'.
Hadir sebagai narasumber internal dalam talkshow bertajuk Cakrawala itu adalah Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bukhari M Ali yang dipandu host, Nico Firza.
Karjuniwati menambahkan relevansi antara kecanduan narkoba dan korupsi, itu tidak semua kalangan atas menggunakan narkoba karena faktor korupsi.
"Tidak mau menjudge narkoba karena korupsi, tapi ada oknum-oknum tertentu yang memang memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Candu narkoba itu sangat dipengaruhi oleh zat tertentu, ketika ia butuh maka ia akan mencari berbagai macam cara untuk mendapatkannya," katanya.
Ia menjelaskan bagi yang sudah terkena narkoba tidak dapat dikatakan sembuh tapi dikatakan pulih. Pulih tersebut diartikan seaktu-waktu apabila terstimulasi lagi dengan zat tersebut maka akan muncul lagi untuk menggunakan narkoba.
"Apabila orang-orang yang sudah direhab, lebih baik jangan berada lagi di lingkungan yang ketika ia terkena narkoba,"ujarnya.
Maka itu, Karjuniwati menyampaikan pemerintah harus mengkaji lagi siapa pemimpin yang akan memimpin di daerah tersebut. "Harus lihat lagi track recordnya, menjadi model masyarakat itu sulit. Dampak yang ditimbulkan negatif akhirnya negatif yang muncul pada sosok pemimpin itu," demikian katanya. (*)
